Penyadapan Presiden, MN KAHMI: Mengarah pada Tindakan Makar
Ahmad zuhdi
Sabtu, 07 November 2026 - 11:23 WIB
Penyadapan Presiden, MN KAHMI: Mengarah pada Tindakan Makar
Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyampaikan pernyataan resmi menyikapi skandal penyadapan ilegal (unlawful interception), akses tanpa izin, dan penghapusan bukti elektronik yang menargetkan Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara. MN KAHMI memandang persoalan tersebut sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan bangsa dan stabilitas politik nasional, sekaligus pelanggaran fundamental terhadap etika bernegara dan syariat agama.
Langkah resmi ini mendukung penuh penegasan pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengategorikan tindakan tersebut sangat sensitif serta berpotensi mengarah ke perbuatan makar, insubordinasi, mutiny (pemberontakan), dan membahayakan keselamatan pimpinan negara.
Koordinator Presidium MN KAHMI, Romo Syafii menyatakan dukungan penuh atas tindakan cepat dan tegas yang diambil Presiden Prabowo Subianto demi menjaga marwah kepemimpinan nasional dan ketahanan negara. Langkah strategis tersebut dinilai penting untuk memastikan institusi kepresidenan steril dari upaya sabotase informasi terlarang.
Di samping itu, MN KAHMI mendesak pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya tim penyidik Bareskrim, untuk mengusut tuntas skandal penyadapan ini secara transparan dan objektif berbasis scientific crime investigation. Investigasi dinilai wajib menyasar seluruh oknum yang terlibat tanpa pandang bulu hingga membongkar aktor intelektual di baliknya.
"Investigasi wajib menyasar seluruh oknum penghianat negara di dalam seluruh detasemen yang terlibat tanpa pandang bulu, termasuk pimpinannya, serta mengungkap motif dan aktor intelektual dibalik akses informasi sensitif kepresidenan tersebut," tegas Romo Syafii dalam keterangannya kepada Langit7, Sabtu (7/11/2026).
Mengingat tingginya sensitivitas informasi yang disasar, MN KAHMI turut mendorong pembenahan sistem keamanan siber nasional di seluruh lini pemerintahan publik maupun militer secara ketat. Langkah antisipatif tersebut diperlukan agar kasus kebocoran data strategis negara yang membahayakan keselamatan nasional tidak terulang kembali.
"Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan, merawat persatuan nasional, serta menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Majelis Nasional KAHMI berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum ini demi memastikan NKRI tetap aman, stabil, dan bersih dari tindakan makar," ujarnya.
Langkah resmi ini mendukung penuh penegasan pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengategorikan tindakan tersebut sangat sensitif serta berpotensi mengarah ke perbuatan makar, insubordinasi, mutiny (pemberontakan), dan membahayakan keselamatan pimpinan negara.
Koordinator Presidium MN KAHMI, Romo Syafii menyatakan dukungan penuh atas tindakan cepat dan tegas yang diambil Presiden Prabowo Subianto demi menjaga marwah kepemimpinan nasional dan ketahanan negara. Langkah strategis tersebut dinilai penting untuk memastikan institusi kepresidenan steril dari upaya sabotase informasi terlarang.
Di samping itu, MN KAHMI mendesak pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya tim penyidik Bareskrim, untuk mengusut tuntas skandal penyadapan ini secara transparan dan objektif berbasis scientific crime investigation. Investigasi dinilai wajib menyasar seluruh oknum yang terlibat tanpa pandang bulu hingga membongkar aktor intelektual di baliknya.
"Investigasi wajib menyasar seluruh oknum penghianat negara di dalam seluruh detasemen yang terlibat tanpa pandang bulu, termasuk pimpinannya, serta mengungkap motif dan aktor intelektual dibalik akses informasi sensitif kepresidenan tersebut," tegas Romo Syafii dalam keterangannya kepada Langit7, Sabtu (7/11/2026).
Mengingat tingginya sensitivitas informasi yang disasar, MN KAHMI turut mendorong pembenahan sistem keamanan siber nasional di seluruh lini pemerintahan publik maupun militer secara ketat. Langkah antisipatif tersebut diperlukan agar kasus kebocoran data strategis negara yang membahayakan keselamatan nasional tidak terulang kembali.
"Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan, merawat persatuan nasional, serta menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Majelis Nasional KAHMI berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum ini demi memastikan NKRI tetap aman, stabil, dan bersih dari tindakan makar," ujarnya.
(zhd)