Temui Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Lima Cara Kerja Penyadapan Listyo Cs
Lusi mahgriefie
Kamis, 12 November 2026 - 12:17 WIB
Temui Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Lima Cara Kerja Penyadapan Listyo Cs
Hari ini Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto bertemu dengan Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja di Gedung Parlemen. Pada pertemuan itu, Kapolri mengungkapkan lima tahapan dalam modus operandi kasus dugaan penyadapan illegal atau akses ilegal dan penghapusan data elektronik dengan salah satu tersangka Listyo Sigit.
Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Irjen Pol Slamet Uliandi (SU).
Dalam aksinya, Suyudi menyebutkan ada lima tahapan modus operandi yang dilakukan tersangka. Suyudi menyebutkan yaitu perintah penyadapan, provisioning (penyediaan, red.), pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data. Berikut rinciannya:
1. Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit melalui Slamet Uiandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta.
"Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," kata Suyudi melansir Antara, Kamis (12/11/2026).
2. Tahapan provisioning, yakni tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
3. Tahapan pelaksanaan penyadapan, yaitu dengan melalui sistem PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkan ke dalam transkripsi.
Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Irjen Pol Slamet Uliandi (SU).
Dalam aksinya, Suyudi menyebutkan ada lima tahapan modus operandi yang dilakukan tersangka. Suyudi menyebutkan yaitu perintah penyadapan, provisioning (penyediaan, red.), pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data. Berikut rinciannya:
1. Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit melalui Slamet Uiandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta.
"Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," kata Suyudi melansir Antara, Kamis (12/11/2026).
2. Tahapan provisioning, yakni tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
3. Tahapan pelaksanaan penyadapan, yaitu dengan melalui sistem PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkan ke dalam transkripsi.