Anggota DPR Minta Kelangkaan BBM di Papua Tak Berlarut
Fajar adhitya
Senin, 08 November 2021 - 17:35 WIB
Pelaku UMKM di PON XX, Papua. Foto: istimewa.
Kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua yang menyebabkan naiknya harga jual hingga Rp 50 ribu/liter mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto. Menurut dia, pemerintah harus segera perintahkan Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menstabilkan pasokan BBM di Papua agar harga bisa terkendali.
"Jangan sampai kelangkaan ini berlarut sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan masyarakat di Papua," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (8/11/2021).
Mulyanto menjelaskan, Pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina harus serius menyelesaikan masalah ini dan segera menjelaskan kepada publik kenapa hal ini terjadi.
Baca Juga:Lulus Uji Kelayakan, Paripurna DPR Setujui Jenderal Andika sebagai Calon Panglima TNI
Iaminta Pemerintah transparan mengenai penyebab kelangkaan pasokan BBM di Papua. Apakah karena ulah mafia penimbun BBM atau memang karena kemampuan distribusi Pertamina yang lemah.
"Soal kelangkaan yang memicu harga menjadi tidak normal ini sudah sering terjadi. Bahkan keluhan masyarakat baik di Jawa maupun luar Jawa atas hilangnya Pertalite dari pasaran juga belum terselesaikan," ujarnya.
Baca Juga:Marak Pinjol Ilegal, DPR Usul Perkuat PNM dan Koperasi
"Jangan sampai kelangkaan ini berlarut sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan masyarakat di Papua," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (8/11/2021).
Mulyanto menjelaskan, Pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina harus serius menyelesaikan masalah ini dan segera menjelaskan kepada publik kenapa hal ini terjadi.
Baca Juga:Lulus Uji Kelayakan, Paripurna DPR Setujui Jenderal Andika sebagai Calon Panglima TNI
Iaminta Pemerintah transparan mengenai penyebab kelangkaan pasokan BBM di Papua. Apakah karena ulah mafia penimbun BBM atau memang karena kemampuan distribusi Pertamina yang lemah.
"Soal kelangkaan yang memicu harga menjadi tidak normal ini sudah sering terjadi. Bahkan keluhan masyarakat baik di Jawa maupun luar Jawa atas hilangnya Pertalite dari pasaran juga belum terselesaikan," ujarnya.
Baca Juga:Marak Pinjol Ilegal, DPR Usul Perkuat PNM dan Koperasi