home global news

Ijtima Ulama MUI

Mahfud MD Bicara Penerapan Syariah dalam Konteks NKRI

Rabu, 10 November 2021 - 17:05 WIB
Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Foto: Humas MUI
Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, Indonesia sebagai negara Pancasila yang berketuhanan tidak memberlakukan hukum agama tertentu tetapi wajib semua pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya.

Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Ijtima Ulama Ketujuh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tema ‘Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa’ yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/10).

Menurutnya, negara Pancasila yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah ‘’mietsaqon ghaliedza’’ atau modus vivendi yang oleh Nahdlatul Ulama (NU) sering disebut sebagai Dar al Syahadah, oleh Muhamadiyah disebut Dar al Ahdi wa al Syahadah, dan ada juga yang menyebutnya Dar al Hikmah.

‘’Dalam istilah yang lebih akademis konsep Dar al Mietsaq atau Dar al Ahdi sering disebut sebagai Religious Nation State, negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler,’’ paparnya.

Baca juga: KH Miftachul Akhyar: Tugas Ulama Mulia Sekaligus Mengkhawatirkan

Untuk itu, kata Mahfud MD, penerapan Syariah dalam konteks NKRI, dalam arti luas mencakup semua jalan atau ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah mahdhah, dan muamalah.

‘’Sedangkan Syariah dalam arti khusus sering dikaitkan dengan hukum yang lebih spesifik, yakni dikaitkan dengan fiqh. Syariah dalam arti spesifik ini melahirkan aturan-aturan tentang ibadah baik mahdhah maupun ghairu mahdhah,’’ tuturnya.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Topik Terkait :
mahfud md syariah penerapan konteks nkri
Berita Terkait
Berita Lainnya
berita lainnya