Pesantren Harus Melek Digital Atasi Otoritas Keilmuan yang Hilang di Medsos
Muhajirin
Sabtu, 11 Desember 2021 - 21:25 WIB
Ilustrasi santri Ponpes Al Mumtaza di depan laptop (foto: almumtaza.com)
Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Prof Nadirsyah Hosen atau akrab disapa Gus Nadir, menilai digitalisasi membawa perubahan mendasar dalam struktur sosial masyarakat. Namun di sisi lain, digitalisasi berdampak sangat signifikan dalam hierarki dan otoritas keilmuan.
Kini, kata dia, salah dan benar ditentukan oleh teknologi. Sebelum digitalisasi kian masif, sebuah informasi dianggap benar jika disampaikan di televisi. Kala itu, belum ada media sosial seperti saat ini. Sehingga, masyarakat cenderung membenarkan semua informasi yang disampaikan televisi.
“Sekarang, kebenaran itu ditentukan oleh berapa banyak jumlah followers, atau subscribe di sosial media. Jumlah itu akan menentukan otoritas yang kita miliki. Begitu juga jumlah postingan yang di-like atau di-share,” kata Gus Nadir dalam webinar Menyongsong Abad ke-2 NU, Sabtu (11/12/2021).
Gus Nadir menyebut media sosial mengubah perilaku masyarakat dalam melihat sebuah kebenaran. Informasi dianggap benar jika diunggah oleh selebriti yang memiliki follower banyak. Itu akan diperkuat jika postingan mendapat like dan share yang sangat banyak.
“Mereka mempersepsikan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi, misalnya postingan Atta Halilintar akan lebih dipercaya ketimbang postingan di NU channel, karena ukurannya bukan lagi otoritas keilmuan, sanad keilmuan, tetapi jumlah followers,” ucap Gus Nadir.
Sementara, kata dia, pesantren memiliki metode berpikir yang sangat tertib. Dia mencontohkan hierarki otoritas pendapat dalam mazhab Syafi’i. Pendapat yang dijadikan pedoman paling utama adalah pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rofi'i.
Jika kedua imam itu berbeda pendapat, maka pendapat yang dipakai adalah pendapat Imam Nawawi. Jika tidak ditemukan pendapat Imam Nawawi atas suatu permasalahan, barulah dipakai pendapat Imam Taufiq. Hierarki keilmuan tersebut terus berlanjut.
Kini, kata dia, salah dan benar ditentukan oleh teknologi. Sebelum digitalisasi kian masif, sebuah informasi dianggap benar jika disampaikan di televisi. Kala itu, belum ada media sosial seperti saat ini. Sehingga, masyarakat cenderung membenarkan semua informasi yang disampaikan televisi.
“Sekarang, kebenaran itu ditentukan oleh berapa banyak jumlah followers, atau subscribe di sosial media. Jumlah itu akan menentukan otoritas yang kita miliki. Begitu juga jumlah postingan yang di-like atau di-share,” kata Gus Nadir dalam webinar Menyongsong Abad ke-2 NU, Sabtu (11/12/2021).
Gus Nadir menyebut media sosial mengubah perilaku masyarakat dalam melihat sebuah kebenaran. Informasi dianggap benar jika diunggah oleh selebriti yang memiliki follower banyak. Itu akan diperkuat jika postingan mendapat like dan share yang sangat banyak.
“Mereka mempersepsikan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi, misalnya postingan Atta Halilintar akan lebih dipercaya ketimbang postingan di NU channel, karena ukurannya bukan lagi otoritas keilmuan, sanad keilmuan, tetapi jumlah followers,” ucap Gus Nadir.
Sementara, kata dia, pesantren memiliki metode berpikir yang sangat tertib. Dia mencontohkan hierarki otoritas pendapat dalam mazhab Syafi’i. Pendapat yang dijadikan pedoman paling utama adalah pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rofi'i.
Jika kedua imam itu berbeda pendapat, maka pendapat yang dipakai adalah pendapat Imam Nawawi. Jika tidak ditemukan pendapat Imam Nawawi atas suatu permasalahan, barulah dipakai pendapat Imam Taufiq. Hierarki keilmuan tersebut terus berlanjut.