Muktamar Wahdah Islamiyah Luncurkan Marketplace dan Program Pengusaha
Fajar adhitya
Kamis, 23 Desember 2021 - 22:40 WIB
Ilustrasi pelaku usaha gunakan Facebook marketplace. Foto: Langit7/Istock.
Muktamar IV Wahdah Islamiyah menghasilkan beberapa keputusan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dakwah, keluarga. Pada bidang ekonomi, Wahdah Islamiyah meluncurkan toko digital WI Niaga untuk mempermudah umat Islam bermuamalah.
“WI Niaga ini merupakan marketplace pertama yang dimiliki ormas,” kata Ketua Umum Wahdah Islamiyah Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin saat konferensi pers secara virtual, Kamis (23/12/2021).
Selain itu, diluncurkan pula program ‘Satu Rumah Satu Pengusaha’. Program ini, jelas Ustaz Zaitun, langsung diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Kemudian, Muktamar IV Wahdah Islamiyah menghasilkan rekomendasi eksternal di bidang politik. Pertama tentang presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen.
Baca Juga:UYM: Muktamar Wahdah Islamiyah Akan Lahirkan Gagasan Besar
"Rekomendasinya meminta pemerintah dan DPR mengoreksi PT 20 persen dikembalikan menjadi 0 persen agar memberikan peluang calon-calon pemimpin untuk ikut berkontribusi," ujar Ustaz Zaitun.
Hal tersebut, kata Ustaz Zaitun, juga demi terciptanya iklim perpolitikan yang lebih baik. Menurutnya, PT 20 persen tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, dan para pakar menyatakan ini tidak perlu dipertahankan karena sudah tidak rasional.
“WI Niaga ini merupakan marketplace pertama yang dimiliki ormas,” kata Ketua Umum Wahdah Islamiyah Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin saat konferensi pers secara virtual, Kamis (23/12/2021).
Selain itu, diluncurkan pula program ‘Satu Rumah Satu Pengusaha’. Program ini, jelas Ustaz Zaitun, langsung diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Kemudian, Muktamar IV Wahdah Islamiyah menghasilkan rekomendasi eksternal di bidang politik. Pertama tentang presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen.
Baca Juga:UYM: Muktamar Wahdah Islamiyah Akan Lahirkan Gagasan Besar
"Rekomendasinya meminta pemerintah dan DPR mengoreksi PT 20 persen dikembalikan menjadi 0 persen agar memberikan peluang calon-calon pemimpin untuk ikut berkontribusi," ujar Ustaz Zaitun.
Hal tersebut, kata Ustaz Zaitun, juga demi terciptanya iklim perpolitikan yang lebih baik. Menurutnya, PT 20 persen tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, dan para pakar menyatakan ini tidak perlu dipertahankan karena sudah tidak rasional.