Ulama Perlu Dilibatkan Untuk Sukseskan Perpanjangan PPKM Darurat
Ahmad jilul qurani farid
Kamis, 22 Juli 2021 - 08:00 WIB
Ustadz Dasad Latif saat memberikan tausiyah di depan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (foto: dok humas pemprov jateng)
Ketua Umum Pengurus Besar Al-Washliyah Masyhuril menekankan pentingnya melibatkan peran ulama dalam rangka menyukseskan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Rangkul ulama hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Rangkul tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi di masyarakat. Apalagi kita sedang berhadapan dengan serbuan berita hoaks,” kata Masyhuril dilansir dari mediadakwah.id, Kamis (22/7/2021)
Dalam PPKM Darurat yang diperpanjang hingga tanggal 25 Juli tersebut, peran ulama menjadi sentral dalam rangka memberikan pendekatan yang humanis kepada masyarakat.
“Perlu komunikasi yang senada dari semua unsur pemerintah dari pusat hingga daerah. Sampaikan pesan yang humanis dan tidak arogan karena ada sebagian masyarakat yang salah memahami,” kata Masyhuril.
Masyhuril menilai ada beberapa isu yang sensitif bagi umat Islam dalam pemberlakuan PPKM Darurat yang perlu ditangani oleh Ulama. Soal penutupan masjid misalnya.
“Soal masjid misalnya, harus ada titik kompromi. Karena masjid ini sensitif dan masyarakat justru diminta untuk perbanyak dan perbagus ibadah di masa pandemi Covid-19 ini,” ujar Masyhuril.
Ulama sebagai pihak yang otoritatif dalam persoalan kehidupan beragama umat Islam di Indonesia, akan lebih didengarkan oleh umat Islam. Ketimbang menggunakan cara-cara represif yang mengerahkan aparat.
“Rangkul ulama hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Rangkul tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi di masyarakat. Apalagi kita sedang berhadapan dengan serbuan berita hoaks,” kata Masyhuril dilansir dari mediadakwah.id, Kamis (22/7/2021)
Dalam PPKM Darurat yang diperpanjang hingga tanggal 25 Juli tersebut, peran ulama menjadi sentral dalam rangka memberikan pendekatan yang humanis kepada masyarakat.
“Perlu komunikasi yang senada dari semua unsur pemerintah dari pusat hingga daerah. Sampaikan pesan yang humanis dan tidak arogan karena ada sebagian masyarakat yang salah memahami,” kata Masyhuril.
Masyhuril menilai ada beberapa isu yang sensitif bagi umat Islam dalam pemberlakuan PPKM Darurat yang perlu ditangani oleh Ulama. Soal penutupan masjid misalnya.
“Soal masjid misalnya, harus ada titik kompromi. Karena masjid ini sensitif dan masyarakat justru diminta untuk perbanyak dan perbagus ibadah di masa pandemi Covid-19 ini,” ujar Masyhuril.
Ulama sebagai pihak yang otoritatif dalam persoalan kehidupan beragama umat Islam di Indonesia, akan lebih didengarkan oleh umat Islam. Ketimbang menggunakan cara-cara represif yang mengerahkan aparat.