Ini Agenda Pembahasan Sektor Keuangan Indonesia di Presidensi G20

LANGIT7.ID, Jakarta - Dalam Presidensi G20, Indonesia mengusung enam agenda prioritas di sektor keuangan yang dipimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Di antaranya yakni exit strategy untuk mendukung pemulihan yang adil, pembahasan scarring effect untuk mengamankan pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan, Wempi Saputra menjelaskan, exit strategy akan menjadi upaya pemerintah dalam kebijakan pemulihan ekonomi jangka pendek.

Baca Juga: Kominfo Bahas Isu Kesenjangan Digital di Presidensi G20

“Ini adalah koordinasi di forum G20, termasuk negara maju, berkembang, dan negara miskin. Untuk itu, exit strategy diharapkan dapat terkoordinasi dan terkomunikasi dengan baik sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi jangka pendek,” ujar Wempi dalam Media Briefing Persiapan 2nd FCBD dan 1st FMCBG G20, Senin (14/02).

Selain itu, langkah Finance Track juga akan dilakukan untuk mengatasi scarring effect terkait luka pandemi jangka menengah dan panjang. Di antaranya seperti penurunan produktivitas dan investasi, serta meningkatnya angka pengangguran.

Finance Track juga akan membahas sistem pembayaran di era digital, termasuk transaksi perdagangan internasional antarnegara dan digital currency.

"Sementara keuangan berkelanjutan akan berfokus pada transisi ekonomi hijau yang lebih adil dan terjangkau. Berikut dengan memperhatikan akses pasarnya terhadap investasi, sehingga mengarah kepada ekonomi hijau," tambahnya.

Di sisi lain, lanjut Wempi, inklusi keuangan dalam G20 akan diaktifkan untuk membantu pendanaan UMKM. Sementara, pembahasan international taxation dilakukan untuk memformulasi hak pemajakan terhadap keuntungan dari perusahaan multinasional.

“Misalnya di bidang digital, di mana sumber perusahaan ada di satu negara, sementara pasarnya ada di negara yang lain. Dia memperoleh pendapatan di berbagai negara. Bagaimana hak pemajakannya itu yang didiskusikan di dalam agenda international taxation,” tambahnya.