Berdampak pada APBN, Perang Rusia-Ukraina Diharapkan Tak Lama

LANGIT7.ID, Jakarta - Perang Rusia-Ukraine diharapkan tidak berlangsung lama, karena selain berdampak buruk bagi ekonomi global, akan menambah beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai 120 USD/barrel. Sementara asumsi APBN masih di harga 63 USD/barrel dan meningkatkan juga beban subsidi energi.

Hal itu disampaikan Wakil Rektor Universitas Paramadina Dr Handi Risza dalam diskusi secara daring, Senin (7/3/2022) malam. "Kondisi ini merupakan tantangan kebijakan fiskal yang tidak mudah dan harus diatasi oleh pemerintah dan DPR," kata Handi dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (8/3/2022).

Terlebih, lanjut dia, dalam 6-7 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional hanya berkisar lima persen per tahun. Ketimbang era orde baru yang dapat mencapai 7-8 persen atau era presiden SBY yang di 6,5 persen. "Jadi masih belum ideal dan sesungguhnya ekonomi tidak baik-baik saja sejak sebelum covid dan lebih mungkin berat setelah covid dan tarjadi perang Rusia Ukraina," ujarnya.

Baca Juga: Ini Instrumen Investasi Syariah yang Cocok untuk Pemula

Ada juga ancaman midle income trap. Menurut dia, pandemi covid 19 meluluhlantakkan kondisi perekonomian sejak reformasi 1998, dengan terjadinya resesi triwulan 2/2020-triwulan 4/2020. Baru ada recovery pada triwulan 2/2021 dan drop lagi di triwulan dua, lalu tumbuh lagi di triwulan 3-4/2021. Belum lagi biaya pemulihan Covid-19 melebihi nilai Rp1000 triliun pada pemulihan ekonomi nasional (PEN) satu dan PEN dua.

"Defisit juga melebihi batas undang-undang tiga persen.menjadi 6,34 persen. Belum lagi nilai hutang yang meningkat tajam," ujar dia.

Handi menjelaskan, hampir 80 persen penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Tetapi di lingkungan ASEAN, tingkat rasion penerimaan pajak domestik terhadap pdb dapat dikatakan menjadi terendah (hanya 9,11 persen) dan belum bisa meningkat di atas 10 persen nilai tax ratio.

Baca Juga: Sri Mulyani: Dana Abadi Pendidikan Rp99,1 Triliun dan Terus Bertambah

"Beberapa indikator makro ekonomi fiskal memang sedang menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik. Terakhir, Indonesia diselamatkan oleh harga komoditas CPO dan Batubara di pasar internasional, hingga di triwulan dua 2021 masih bisa tumbuh sekitar tujuh persen meskipun hanya dari harga komoditas," katanya.

Ia mengatakan bahwa kondisi kenaikan harga minyak dunia bisa saja menjadikan harga BBM Indonesia ikut melambung, tetapi beban subsidi juga menjadi ikut meningkat jauh. Subsidi energi APBN hari ini (2022) ditetapkan Rp77,5 triliun dengan ICP 63 adalah harga yang sudah jauh melewati asumsi APBN. Harga westtexas intermediate telah mencapai 124 USD/barel. hal itu akan ikut menaikkan angka ICP Indonesia.

Baca Juga: Dorong Pembangunan Berkelanjutan Inklusif, Pemerintah Fokus Ekonomi Hijau

"Tinggal menghitung berapa beban kenaikan subsidi energi nasional per kenaikan satu US dollar BBM yang harus ditanggung pemerintah," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah harus memprioritaskan belanja APBN ke sektor-sektor yang dipandang bisa ditunda seperti anggaran IKN. Rencana tahap awal dana PEN untuk IKN sebesar Rp127 triliun harus dievaluasi kembali. Realisasi anggaran harus kepada sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

"Sebab struktur PDB domestik selama ini masih didominasi oleh sektor konsumsi. Harus diperhatikan agar daya beli tetap terjaga dan konsumsi masyarakat tetap normal," kata Handi.

Baca Juga: Angelina Sondakh Kapok Berpolitik, Ini Alasannya