Wamenag Sukses Pertahankan Disertasi dan Raih Gelar Doktor di UIN Jakarta

LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi sukses mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara virtual pada Kamis (5/8/2021). Zainut berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang terdiri dari Prof Asep Saepudin Jahar, Prof Amany Lubis, Prof Masykuri Abdillah, Prof Zulkifli, Prof Suparta dan Prof Didin Saepudin.

Disertasi tersebut membahas tentang Kontestasi Ideologi Politik Gerakan Islam Indonesia di Ruang Publik Digital, melalui pendekatan kualitatif.

Penelitiannya menganalisa data hasil studi kepustakaan dan dokumentasi yang dihimpun dari website dan media sosial gerakan Islam yang menjadi objek kajian, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), NU, dan Muhammadiyah.

“Dalam arena yang tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh pemerintah, kelompok-kelompok Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah memainkan peran utama dalam membendung narasi anti-sistem sambil terus berupaya mempertahankan Pancasila dan NKRI sebagai hasil konsensus bersama,” kata Zainut dalam keterangannya usai sidang.

Menurut Zainut, ruang publik digital telah memfasilitasi gerakan Islamis untuk memproduksi dan mendistribusikan wacana ideologi politik alternatif di luar batasan sempit lembaga formal dan politik elektoral.

Meskipun pemerintah berupaya membatasi “struktur peluang politik” bagi kelompok tersebut, namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk mempengaruhi persepsi dan opini publik di ruang digital.

"Nyatanya, aksi kolektif yang disodorkan oleh gerakan Islamis harus berhadapan dengan bingkai aksi tandingan yang disodorkan oleh organisasi Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah," ujarnya.

Selanjutnya, di mana peran Pemerintah? Dalam disertasinya Zainut mengidentifikasi sejumlah kebijakan yang digulirkan pemerintah untuk membendung pengaruh gerakan Islamis beberapa tahun belakangan.

Menurutnya, kebijakan tersebut setidaknya mengejawantah ke dalam lima model:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercermin dalam pemberlakuan UU No. 5 Tahun 2018, UU No. 16 Tahun 2017 dan UU No. 19 Tahun 2016. 2. Pembentukan lembaga/badan pemerintahan baru, terutama BPIP. 3. Pengarusutamaan moderasi beragama. 4. Pemblokiran situs dan media sosial bermuatan radikal. 5. Pencabutan izin ormas radikal