Keterbukaan Informasi Berkontribusi Besar Bagi Pemulihan Ekonomi

LANGIT7.ID, Jakarta - Kementerian Keuangan menyebutkan upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi saat ini berkaitan dengan upaya percepatan vaksinasi, sebagai salah satu game changer penting untuk percepatan pemulihan ekonomi. Namun, di era teknologi yang semakin maju dengan masyarakat yang beragam, keterbukaan informasi menjadi tantangan tersendiri.

“Yang disebut keterbukaan informasi tidak sesimpel hanya memberikan tabel isinya data, tapi ini adalah sebuah dinamika tantangan yang begitu kompleks. Sehingga tidak hanya sekedar memberikan data, menjelaskan fenomena,menjelaskan bagaimana kita meresponnya dalam bentuk policy-policy publik,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui keterangan tertulis.

Sri menegaskan, berangkat dari dinamika dan tantangan di bidang keterbukaan informasi inilah, peran penting Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat penting. PPID bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi terkait vaksinasi, dan juga menjelaskan latar belakang, konteks, perkembangan situasi, serta rincian dari informasi tersebut, agar benar-benar dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna informasi secara tepat.

Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi secara komprehensif tentang kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). APBN telah dan akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi Covid-19, dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, terutama melalui percepatan vaksinasi dan program perlindungan sosial.

“Oleh karena itu saya sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan akan terus mendorong seluruh pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk tidak terlena sama sekali. Ini adalah bukan atau situasi yang bisa membuat anda semuanya berpuas diri dan terlena meskipun anda mendapatkan penghargaan, karena pencapaian yang didapat. Karena memang lingkungan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi akan terus meningkat,” tambah Menkeu.

Menkeu juga menegaskan agar benar-benar efektif, program vaksinasi harus dilakukan secara hati-hati, akuntabel dan transparan, serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. Pengawasan tersebut harus dilakukan bersama dari badan atau lembaga, serta kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Ini adalah masalah kewajiban apa yang disebut institusi publik menghadapi tantangan publik yang begitu kompleks dan dimensinya sangat banyak. Namun, tetap harus bisa menjelaskan dan memberikan data informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tidak hanya transparansi, namun juga akuntabilitas dan bentuk tanggung jawab moral yang sangat penting. Itu yang ingin saya garis bawahi”.