Polemik Nancy Pelosi ke Taiwan, Indonesia Tetap One-China Policy

LANGIT7.ID, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI turut menanggapi terkait kunjungan Ketua DPR Amerika Serika (AS) Nancy Pelosi ke Taiwan. Indonesia tetap memegang One-China Policy yang menyatakan China sebagai satu-satunya pemerintah yang sah.

Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan Indonesia sangat prihatin atas semakin tajamnya rivalitas di antara China dan AS akibat kunjungan Pelosi ke Taiwan. Menurutnya, rivalitas tersebut berpotensi menciptakan konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian.

Baca Juga: Abaikan Kecaman China, Nancy Pelosi: AS Tak Akan Tinggalkan Taiwan

"Jika tidak dikelola dengan baik, rivalitas tersebut dapat menciptakan potensi konflik terbuka dan mengganggu stabilitas dan perdamaian yang ada. Termasuk di Selat Taiwan," kata Teuku dalam keterangannya, dikutip Jumat (5/8/2022).

Kemlu menyatakan Indonesia mendorong semua pihak melakukan langkah-langkah nyata mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi. "Dunia memerlukan kearifan dan tanggung jawab para pemimpin dunia agar perdamaian dan stabilitas dapat terjada," ujar Teuku.

Selain itu, Kemlu menegaskan Indonesia tetap memegang One-China Policy, yang menyatakan hanya ada satu negara berdaulat dengan nama China. Republik Rakyat China menjadi satu-satunya pemerintah yang sah dari China, dan Taiwan merupakan bagian di dalamnya.

Baca Juga: China Panggil Dubes AS Buntut Kunjungan Pelosi ke Taiwan

Seperti diketahui, Nancy Pelosi tiba di Bandara Songshan Taipei pada Selasa (2/8) malam dan disambut Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu. Kunjungan ini bersejarah lantaran Pelosi menjadi pejabat tertinggi AS pertama yang mengunjungi Taiwan selama 25 tahun terakhir.

Kunjungan tersebut membuat China murka lantaran berpotensi memicu eskalasi hubungan antara AS-China dan China-Taiwan. China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang sudah memisahkan diri. Namun, Taipei tetap bersikeras pada kemerdekaannya sejak 1949.

Beijing berulangkali memperingatkan AS agar tak melakukan lawatan ke Taiwan. Tetapi, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby menyebut bahwa Pelosi berhak pergi kemanapun dia mau.

Baca Juga:

Senator Australia Sebut Ratu Elizabeth II Penjajah

Rusia Minta Pemerintah Kosovo Hormati Hak-Hak Orang Serbia