Sosok Pj Gubernur DKI Harus Bersih dari Relasi Kelompok Cebong-Kampret

LANGIT7.ID, Jakarta - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Saat ini Kementerian Dalam Negeri bersama DPRD Provinsi sedang mempersiapkan enam nama yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan, ibu kota adalah etalase politik nasional. Baik buruknya dinamika politik di Jakarta akan berimbas pada daerah lain di Indonesia.

Karenanya, mekanisme penunjukan harus cermat menunjuk penjabat yang kredibel dan profesional dalam mengelola Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Ari menyodorkan tiga kriteria yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan Kementerian Dalam Negeri, DPRD DKI Jakarta ketika mengajukan nama calon Pj kepada Presiden.

Baca juga: PWNU DKI Jakarta: Pengganti Anies Harus Pahami Kompleksitas Ibu Kota

Pertama, menurut Ari, figur yang dicalonkan harus netral. “Prinsip netralitas menjadi penting, sosok yang ditunjuk harus imparsial, tidak punya relasi politik dengan kekuasaan,” kata Ari dalam forum diskusi publik di Jakarta Selatan, Jumat (9/9/2022).

Ari menjelaskan, netralitas menjadi penting mengingat sampai saat ini iklim politik tanah air masih dibayang-bayangi identitas politik. Kesalahan dalam menunjuk Pj gubernur Jakarta dapat mempertajam keterbelahan masyarakat imbas Pilgub 2017 dan Pilpres 2019.

“Bagaimana dulu kontestasi DKI ketika Ahok vs Anies membelah masyarakat Jakarta dan nasional, dikuatkan Pilpres 2019 lalu muncul kelompok Cebong-Kampret, kita ingin sudahi itu,” papar Ari.

Kriteria ideal Pj gubernur DKI Jakarta kedua adalah, berintegritas. Figur aparatur sipil negara yang dicalonkan harus bebas korupsi dan punya rekam jejak kinerja politik yang bagus.

Baca juga: Siapa Sosok Tepat Pengganti Anies Baswedan?

Ketiga profesional, punya kapasitas dan kapabilitas yang suda teruji. Calon Pj gubernur DKI Jakarta tercatat memiliki jenjang karir yang proven di mana pun ASN itu berkarya.

“Sosok itu tidak punya rekam jejak elektoral, jadi bersih dari anasir politik karena penting untuk membangun trust. Kita jangan sampai berada pada relasi politik yang dekat, baik dari genealoginya kelompok yang diidentifiaksi sebagai Cebong dan diidentifikasi sebagai Kampret,” papar Ari.