PKS Tolak Wacana Presiden 3 Periode dan Jokowi Bisa Jadi Wapres

LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai kontestasi Pemilu 2024 mendatang merupakan ajang untuk membuat perubahan. Dia meminta masyarakat untuk menolak wacana presiden 3 periode hingga Jokowi yang bisa jadi wakil presiden. Menurutnya, wacana itu hanya pembodohan

“Perubahan sebuah keniscayaan, tetapi dia tidak datang dengan mudah. Harus direbut. Makanya beragam wacana yang membodohi, tentang 3 periodelah, tetang wapres, tentang ketidakwajaran yang masih harus dilawan. Pokoknya lawan,” kata Mardani dalam diskusi KedaiKopi di Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

Baca Juga: Din Syamsudin: Pernyataan Jubir MK Tendensius dengan Jokowi

Wacana itu perlu ditolak untuk memunculkan perubahan yang natural dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Hal itu penting agar masyarakat bisa menikmati demokrasi yang substansial dan esensi negara yang demokratis.

“Maka itu, kita butuh pemimpin yang betul-betul yang jadi standar etik. Kita bukan cuma popularitas dan elektabilitas, tapi elektabilitas dan intelektualitasnya. Dua ini kayaknya sekarang lagi hilang. Makanya harus dihadirkan biar ada perubahan, yang niscaya,” ujar Mardani.

Mardani menjelaskan, salah satu penghambat perubahan natural itu adalah wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Menurut dia, wacana tersebut harus ditolak untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan rakyat.

“Eksekutif dengan presidensialisme seperti ini, kalau tidak dibatasi 2 periode ini bisa menimbulkan tirani. Ini Sudah ada yang mau 3 periode. Jadi, esensinya kekuasaan harus dibatasi,” ujar Mardani.

Baca Juga: PKS Khawatir Jika Dukung Anies Terlalu Cepat, Partai Lain Enggan Bergabung

Sebelumnya, Isu Presiden Joko Widodo bisa menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024 mengemuka akibat dari pernyataan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono.

Fajar menyebut presiden dua periode tak dilarang konstitusi menjadi cawapres.Menurutnya, Pasal 7 UUD 1945 tidak melarang presiden dua periode menjadi wakil presiden untuk periode berikutnya. Pernyataan itu direspons miris oleh publik. Tidak sedikit orang terutama di media sosial yang mempertanyakan independensi Mahkamah Konstitusi.