Peringatan 3 Tahun Thufan Al-Aqsha, DPR Minta Sejarah Tak Dipotong

Tiga tahun pasca peristiwa 7 Oktober 2023, narasi mengenai tragedi dan penderitaan di Gaza dinilai perlu diletakkan dalam konteks sejarah yang utuh dan komprehensif. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan pentingnya dunia internasional untuk tidak mereduksi konflik Palestina seolah-olah baru berawal dari peristiwa satu hari tersebut. Menurutnya, pemotongan fakta sejarah hanya akan mengaburkan akar persoalan sesungguhnya, yaitu pendudukan dan kolonialisme yang telah berlangsung lama di tanah Palestina.

Sukamta memberikan analogi sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk memudahkan pemahaman publik. Pembatasan narasi Palestina yang hanya dimulai dari 7 Oktober disamakannya dengan upaya menyempitkan sejarah penjajahan Belanda hanya pada meletusnya Perang Diponegoro. Apabila pola penceritaan tersebut digunakan, kolonialisme yang telah mengakar justru hilang dari catatan.

"Jauh sebelum 7 Oktober sudah ada pendudukan, penguasaan tanah, perluasan permukiman, pengungsian, blokade Gaza dan berbagai pembatasan terhadap kehidupan rakyat Palestina. Karena itu jangan sampai kita membalik sebab dan akibat. Penderitaan rakyat Palestina tidak boleh justru ditimpakan kepada perjuangan mereka untuk memperoleh kemerdekaan," ujar Sukamta,Rabu (7/10/2026).

Mengenai kehancuran masif yang melanda Gaza mulai dari pemukiman, sekolah, hingga fasilitas medis, politisi ini menekankan bahwa langkah rekonstruksi fisik memang mendesak untuk dilakukan. Namun, pemulihan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh mengalihkan perhatian dunia dari agenda utama pencapaian kedaulatan negara Palestina. Sukamta mengingatkan agar bantuan pemulihan tidak dijadikan alat untuk mengubur tuntutan politik rakyat Palestina.

Baca Juga: Konser Israel Houghton di Indonesia Tak Direstui Pemerintah

"Sekarang Gaza harus dibangun kembali. Tetapi rekonstruksi tidak boleh menggantikan penyelesaian persoalan Palestina. Jangan sampai Gaza dibangun kembali, tetapi Palestina justru hilang," tegasnya.

Selain itu, kewaspadaan tinggi perlu ditingkatkan terhadap wacana normalisasi hubungan yang berpotensi memutihkan rekam jejak pelanggaran kemanusiaan. Prosedur rehabilitasi citra tidak boleh berjalan lebih cepat daripada penegakan hukum dan pertanggungjawaban internasional atas tragedi kemanusiaan yang menimpa warga sipil. "Jangan sampai normalisasi berjalan lebih cepat daripada pertanggungjawaban. Gaza boleh dibangun kembali, tetapi tragedinya tidak boleh dihapus dari ingatan dunia," tambah Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini.

Sukamta mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus konsisten mengambil peran aktif di panggung diplomasi global. Indonesia diharapkan tidak hanya berada di barisan terdepan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mengawal rekonstruksi, tetapi juga memastikan seluruh proses tersebut bermuara pada pengakhiran pendudukan dan berdirinya negara Palestina yang merdeka, berdaulat, serta bermartabat.

Baca Juga: Peluang Besar Pemakzulan Wapres Gibran, Usai Terbukti Tak Miliki Ijazah dan Membohongi Publik