Diabetes Mengintai, Pemerintah Diminta Terapkan Cukai untuk Minuman Berpemanis

LANGIT7.ID, Jakarta - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) meminta pemerintah menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Minuman jenis itu dinilai dapat memberi dampak negatif terhadap kesehatan seperti obesitas dan diabetes.

Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda, mengatakan, ada hubungan antara obesitas dengan pola konsumsi MBDK. Hal itu didasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang menunjukkan prevalensi diabetes melitus pada kelompok umur 15-24 tahun tidak kunjung berkurang, tetap di angka 0,1% pada 2013 dan 2018.

“Kami percaya cukai MBDK akan membantu mencegah dan mengatasi tingginya prevalensi obesitas dan Penyakit TIdak Menular (PTM) seperti diabetes, dan penyakit jantung yang berkaitan dengan tingginya konsumsi MBDK,” kata Olivia melalui keterangan tertulis, Senin (29/9/2022).

Baca Juga: Viral Minuman Kekinian, Waspadai Dampak Penyakitnya Nanti

Olivia mengatakan, Indonesia sedang mengalami krisis beban kesehatan yang mengkhawatirkan, sebanyak 21,8% penduduk mengalami obesitas pada 2018. Obesitas menjadi faktor risiko munculnya berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes.

Ada lebih dari 19 juta penderita diabetes di Indonesia. Jumlah ini berpotensi terus meningkat mengingat Indonesia menempati posisi ketiga di Asia Tenggara sebagai negara dengan konsumsi MBDK tertinggi.

“Tercatat dalam 20 tahun terakhir konsumsi MBDK di Indonesia terus naik hingga mencapai 15X lipat,” kata Olivia.

Menurut Olivia, cukai MBDK menjadi salah satu solusi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Penerapan cukai MBDK sudah diterapkan di lebih dari 40 negara. Studi Pan American Health Organization (PAHO) menunjukkan, tarif cukai MBDK sebesar 20% efektif menurunkan konsumsi MBDK sebesar 24%.

Penurunan konsumsi dapat menurunkan risiko terjadinya obesitas dan penyakit tidak menular. Jika cukai MBDK diterapkan, maka Indonesia dapat mencegah hingga 1,4 juta kasus diabetes selama 25 tahun.

“Tapi sayang, perbincangan cukai MBDK belum membuahkan realisasi dari pemerintah sejak 2016. Padahal, semakin lama dibiarkan semakin membahayakan masyarakat Indonesia,” kata Olivia.

Baca Juga: Jangan Sembarangan Kasih, Ini Bahaya Minuman Manis untuk Anak

Dia menjelaskan, pengendalian minuman berpemanis melalui cukai MBDK di Indonesia harus segera dilakukan. Atas dasar itu, Cisdi mendesak Kementerian Keuangan RI untuk melakukan dua hal.

Pertama, segera memberlakukan pengenaan cukai untuk produk MBDK sebesar 20% berdasarkan kandungan gula. Pemasukan negara dari cukai MBDK dapat bermanfaat bagi masyarakat, seperti menambah pembiayaan upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat.

Kedua, mempertajam peraturan mengenai pelabelan informasi gizi pada produk MBDK. Tidak hanya mengontrol distribusi, pemerintah juga perlu memberlakukan peraturan mengenai pemberian label peringatan terkait kandungan gula pada produk MBDK.