LANGIT7.ID, Makassar - Jalur kereta api Makassar-Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) ditargetkan beroperasi tahun 2022. Pembangunan proyek ini dimulai sejak tahun 2015.
Selama ini, pembangunan rel kereta ini terhambat oleh pembebesan lahan disejumlah daerah yang dilalui, seperti kabupaten Pangkep, kabupaten Barru dan Maros. Namun, berkat dukungan dari masyarakat sehingga pemerintah berharap tahun depan sudah bisa beroperasi.
Jalur kereta api tersebut dari kota Makassar menuju kota Parepare, melewati jalur sepanjang 145 km dan akan melewati tiga kabupaten.
Baca juga: Sulsel Capai Nilai Ekspor USD 614 Juta ke Lima NegaraSekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani mengatakan, awal pembangunan jalur kereta api ini dimulai di Kabupaten Barru. Pelaksanaan pembangunannya pun menghadapi banyak kendala, seperti pembebasan lahan di Kabupaten Pangkep dan Maros. Namun berkat kerja sama dengan Pemprov Sulsel, Pemkab Pangkep, Maros, Barru dan Parepare, dapat menyelesaikan masalah yang ada.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan terbentuknya Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 954/IV/Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 tentang Tim Akselerasi Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare dan Makassar New Port.
Pemprov Sulsel melakukan rapat koordinasi percepatan pembebasan lahan kereta api Makassar - Parepare bersama Forkopimda Sulsel dan instansi terkait, di Kantor Bupati Maros dan Bupati Pangkep.
"Semoga pembangunan jalur kereta api Makassar - Parepare segera dioperasikan, agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Sulsel," katanya saat mengikuti webinar Masyarakat Perkeretaapian Indonesia tentang pengoperasian Kereta api Sulsel, yang yang dilakukan secara virtual zoom meeting, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin, (16/82021).
Baca juga: Jumlah Pasien Sembuh Signifikan, Penanganan Covid-19 Sulsel Contoh NasionalPemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung rencana pegoperasian jalur kereta api Makassar - Parepare dan jalur Tonasa ke Pelabuhan Garongkong, dapat dikelola oleh perusahaan BUMD, agar masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulsel.
Hadir dalam rapat virtual, Dirjen Perkeretaapian, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Stafsus Menko Perekonomian Bidang Pengembangan dan Pengawasan, Wakil Gubernur Sulsel periode 2008-2018 Agus Arifin Nu'mang, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Direksi PT INKA, Dirut PT Celebes Railway Indonesia (CRI) turut mendampingi Sekdaprov Sulsel, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Muh Arafah.
(zul)