Vaksin Booster Dinikmati Pejabat, Cerminan Ketidakpedulian kepada Publik

LANGIT7.ID, Jakarta - Amensty Internasional Indonesia menilai pemberian vaksin ketiga atau booster kepada pejabat mencerminkan ketidakpedulian terhadap publik. Program vaksinasi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan, dengan persediaan vaksin yang terbatas, pemerintah seharusnya memprioritaskan tenaga medis dan kelompok masyarakat paling rentan terpapar termasuk lansia, masyarakat miskin dan penyandang difabel.

Baca Juga: Kemenkes Tegaskan Dosis Vaksin Ke-3 untuk Nakes, Bukan Masyarakat Umum

"Bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa," kata Wirya Adiwena melalui keterangan resminya pada Kamis (26/8/2021).

Apalagi, kata dia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 25 Agustus, baru 33.39 persen dari tenaga kesehatan yang menerima vaksin booster. Sementara baru 16.93 persen lansia dan 5.72 persen dari masyarakat rentan dan umum yang menerima vaksin kedua.

"Memberikan vaksin ketiga kepada pejabat dalam situasi seperti ini tidak bisa dibenarkan dan mencerminkan ketidakpedulian pihak berkuasa atas kebutuhan publik," ungkapnya.

Baca Juga: Jakarta Siapkan 200.060 Dosis Vaksin Moderna untuk Umum

Dia mendesak pemerintah memastikan vaksinasi tidak diberikan berdasarkan jabatan atau kekuasaan. "Pemerintah juga perlu memastikan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara akuntabel dan transparan," ungkapnya.

Pada tanggal 24 Agustus sebuah video kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Timur, sejumlah pejabat yakni, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku mendapatkan vaksinasi dosis ketiga kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Video yang sempat diunggah Sekretariat Presiden itu ini telah dihapus.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan pemberian vaksinasi booster saat ini hanya dilakukan kepada tenaga kesehatan. Bahkan, Kemenkes berkali-kali menyampaikan hal tersebut. Juru bicara vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menuturkan vaksin dosis ketiga tidak untuk khalayak umum mengingat pasokan vaksin masih terbatas. (Sumber: Anadolu Agency)