LANGIT7.ID, Likupang - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengajak kementerian lainnya, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kampanye gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Wisata Indonesia (BWI) di Sulawesi Utara.
Hal tersebut diutarakan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi demi mengangkat potensi produk artisan dan wisata di wilayah Sulawesi, khususnya Likupang, Sulawesi Utara yang merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas. Ia menyebutkan, kampanye tersebut menjadi salah satu upaya dalam memperluas cakupan pasar dan meningkatkan kualitas, serta daya saing produk artisan UMKM Sulawesi.
Sulawesi Utara diketahui menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas. Selain itu, Lutfi berharap UMKM yang terlibat nantinya dapat segara melakukan on boarding dengan menggunakan teknologi digital dalam perkembangan usahanya.
"Sebagai bentuk dukungan kepada pelaku UMKM, Kemendag akan membangun pusat jajanan kuliner dan cendera mata di daerah destinasi super prioritas Likupang," kata dia dikutip dari keterangan resminya, Jumat (27/08).
Baca juga: Akselerasi Pengembangan UMKM Percepat Ekosistem Digital Ekonomi SyariahHal tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo demi memajukan Likupang dan menaikkan taraf perekonomian masyarakat sekitar. Di mana Sulawesi telah lama dikenal akan potensi sumber daya alamnya, yang juga memiliki sejarah perdagangan cukup panjang.
“Masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan juga terkenal atas keberhasilannya membangun jaringan perdagangan ke seluruh wilayah nusantara dan mancanegara. Semangat dan kegigihan berdagang masyarakat Sulawesi inilah yang patut kita tiru dan menjadi inspirasi,” ujar Lutfi.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT Angkasa Pura, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Indonesian E-Commerce Association (iDEA), Bank BNI, dan Mahaka Groupyang dapat turut menyukseskan gerakan nasional BBI #PelangiSulawesi.
“Kami terus mengharapkan dukungan dan partisipasi penuh dari kita semua untuk menjadi pahlawan di negeri sendiri dengan membeli dan memakai produk buatan Indonesia. Kita harus bangga buatan Indonesia,” jelas ujarnya.
Hingga pertengahan Agustus 2021, tercatat lebih dari 15 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM di seluruh Indonesia telah
on boarding ke
platform perdagangan elektronik. Dari 15 juta UMKM tersebut, lebih dari 7 juta merupakan hasil on boarding selama masa kampanye gerakan nasional BBI yang diluncurkan sejak Mei 2020.
“Kami optimis target 30 juta UMKM on boarding ke platform
e-commerce akan tercapai jika melihat perkembangan yang terus meningkat saat ini. Perkembangan positif ini kami harap dapat memicu kinerja sektor perdagangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Setidaknya ada dua kunci utama untuk mempercepat proses transformasi digitalisasi UMKM Indonesia, yaitu kolaborasi dan inovasi. Lutfi menuturkan kolaborasi yang sinergis dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, asosiasi dan perbankan dapat membantu mewujudkan UMKM nasional yang tangguh, cakap,dan berdaya saing di pasar global.
"Selanjutnya adalah inovasi. Para pelaku UMKM Indonesia harus terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital,” ujarnya.
Baca juga: Kagama Dorong UMKM Melakukan Transformasi Digital untuk Bisa Bertahan di Tengah PandemiDengan diterapkannya kedua kunci utama tersebut dan didukung oleh regulasi yang baik, pengadaan pelatihan dan pembinaan transformasi digital yang komprehensif, serta akses pembiayaan yang inklusif, UMKM Indonesia dapat tumbuh dan berkontribusi lebih terhadap ekonomi nasional. Mengingat Indonesia sangat berpotensi menjadi salah satu pemain kunci dalam ekonomi digital dunia di kawasan ASEAN dan dunia.
"Para pelaku usaha harus meningkatkan kemampuan untuk membaca dan menganalisa tren pasar, jeli dalam melihat peluang baru di dalam negeri dan global, serta terus menciptakan terobosan produk dan teknologi baru," ujarnya.
Sebagai informasi, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2020 tercatat sebesar Rp632 triliun dan diproyeksikan akan tumbuh hingga delapan kali lipat pada 2030 menjadi Rp 4.531 triliun. Hal itu akan terwujud jika Indonesia mampu menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan disertai dukungan regulasi yang komprehensif.
(zul)