Penetapan Idul Fitri Potensi Beda, Negara Diminta Hadir Secara Adil dan Ihsan

LANGIT7.ID, Jakarta- - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan pentingnya negara hadir secara adil dan ihsan dalam menangani perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1444 H di Indonesia.

Menurutnya, negara harus memberikan fasilitas yang sama kepada semua umat Muslim, terlepas dari perbedaan pendapat dalam menentukan awal Syawal.

Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kerukunan umat Islam dan memastikan semua umat Muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita. Jangan sampai perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Syawal menjadi pemicu konflik antar umat Islam yang seharusnya merayakan hari besar ini dengan damai dan penuh kebahagiaan.

“Lebaran Idul Fitri boleh berbeda, tetapi kita bisa bersama merayakan dan melaksanakannya. Kalau besok ada perbedaan itu adalah hal yang lumrah karena ini soal ijtihad, sampai nanti kita bersepakat ada kalender Islam global,” kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Semarang (UMS), dikutip Selasa (18/4/2023).

Baca juga:Tanda-tanda Orang Mendapatkan Lailatul Qadar

Guru Besar Sosiologi ini berharap negara hadir di tengah perbedaan tersebut secara adil dan ihsan. Lebih-lebih dalam urusan keagamaan, dia tidak ingin terjadi rezimentasi agama di tubuh negara ini.

“Kalau misalkan tidak memberi fasilitas yang selama ini digunakan menjadi milik negara untuk yang berbeda seperti besok Muhammadiyah lebaran 21 April, tidak perlu bikin larangan. Syukur lebih kalau silahkan gunakan, hari ini digunakan Muhammadiyah, besok digunakan tanggal 22,” ujar Haedar.

Menurut Haedar, penggunaan satu lokasi untuk Salat Ied yang berbeda hari tidak membatalkan salah satu diantara keduanya. Bahkan, lokasi tersebut mendapat keberkahan dua kali lipat karena digunakan untuk Salat Ied dua kali.

Haedar mengakui Muhammadiyah mengajukan izin penggunaan fasilitas negara untuk tempat shalat id. Itu bukan berarti Muhammadiyah tidak punya fasilitas. Namun, kata dia, hal itu dilakukan untuk menegaskan fasilitas negara merupakan milik seluruh golongan dan rakyat.

“Biasanya kita juga punya fasilitas-fasilitas, tapi bukan itu. Kami bisa menyelenggarakan di tempat kami. Tapi yang kami inginkan adalah negara, pemerintah dengan segala fasilitasnya itu milik seluruh golongan dan rakyat,” ujar Haedar.

Haedar menegaskan, Indonesia bukan milik satu orang, satu golongan, atau hanya golongan bangsawan saja. Namun, Indonesia merupakan milik semua untuk semua. Maka itu, negara tidak boleh membeda-bedakan dalam memberikan fasilitas kepada rakyat.

“Lebih dari itu, mari kita bangun bangsa ini menjadi lebih maju. Kalau persoalan-persoalan tadi itu kan persoalan rumah tangga kita berbangsa dan bernegara, ada dinamikanya tidak perlu didramatisasi,” ungkapnya.