LANGIT7.ID-, Jakarta- - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengungkapkan pelaksanaan yang terdesentralisasi menjadi tantangan pengelolaan
kurban di Indonesia.
Ia menambahkan, pelaksanaan pengelolaan kurban di Indonesia berbasis masjid, mushola, pesantren, hingga lembaga pendidikan dan perusahaan.
Akibatnya distribusi hewan ataupun daging kurban yang tidak merata ke daerah pelosok. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan pendapatan antar wilayah yang akut di Indonesia.
Baca juga:
Puasa Arafah 2023 Ikut Waktu Indonesia atau Arab Saudi? Begini Kata UlamaKarena itu, untuk intervensi daging bagi kelompok termiskin, maka dibutuhkan reformasi kurban.
“Program tebar hewan kurban dari daerah surplus ke daerah minus daging kurban, adalah tepat dan penting untuk distribusi kurban yang tepat sasaran dan signifikan untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan si miskin,” ucap Yusuf di Jakarta, Senin (26/6/2023).
Ia pun mengambil kasus program tebar hewan kurban dari LAZ Dompet Dhuafa (THK-DD), rekayasa sosial terbukti mampu meningkatkan kemanfaatan kurban secara signifikan.
“Pada 2023, dari ribuan titik distribusi program THK-DD di penjuru negeri, kami menemukan bahwa daerah distribusi secara umum adalah daerah dengan rerata konsumsi daging yang sangat rendah, bahkan mendekati nol,” tutur Yusuf.
Sebagai contoh di Jawa, daerah distribusi kurban program THK-DD terentang dari Ngawi dengan rerata konsumsi daging 0,025 kg/kapita/tahun hingga Gunung Kidul (0,205 kg/kapita/tahun).
Sedangkan di luar Jawa, daerah distribusi program THK-DD terentang dari Seram Bagian Barat dengan rerata konsumsi daging hanya 0,007 kg/kapita/tahun hingga Kubu Raya (0,203 kg/kapita/tahun).
“Dengan demikian, program tebar hewan kurban adalah tepat sasaran dan efektif meningkatkan konsumsi daging mustahik,” tutup Yusuf.

(ori)