Didaulat Jadi Wakil Presiden Sidang Parlemen OKI

Abidjan, 18/7/2023- Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR menghadiri sidang Executive Committee of Parliamentary Union of the OIC Member States (Dewan Eksekutif Organisasi Parlemen Negara-negara OKI) di Abidjan, Pantai Gading, 17-18 Juli 2023. Pada pertemuan Executive Committee ini Ketua Delegasi DPR, Fadli Zon, didaulat sebagai Wakil Presiden mewakili Grup Asia. Anggota Delegasi BKSAP adalah Mulan Jameela dan Arzeti Bilbina.

Ragam hal strategis diutarakan Delegasi DPR saat pertemuan berlangsung. “Kita menyoroti urgensi implementasi resolusi-resolusi strategis yang telah diadopsi PUIC, antara lain menyangkut Palestina, kerja sama perdagangan multilateral antarnegara OKI, dan persoalan Islamophobia,” kata Fadli. Kami mendesak PUIC agar segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk melindungi rakyat Palestina dari kejahatan berulang-ulang dan tanpa sanksi apapun yang dilakukan pasukan Israel. Kebrutalan Israel semakin menjadi-jadi.
“Kami juga mengajak insan parlemen OKI untuk mendorong pemerintah masing-masing agar mendukung penuh Palestina dalam upaya mencapai keanggotaan penuh di PBB,” kata politisi Gerindra tersebut.

Masih masalah Palestina, Fadli yang juga Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds itu mengingatkan bahaya ‘yahudisasi’ Yerusalem terutama Komplek Suci Masjid Al-Aqsa. “Sebagai upaya melawan ‘yahudisasi,’ Parlemen OKI harus memastikan dukungan keuangan untuk melindungi rakyat Palestina di Yerusalem dan kesuciannya khususnya Al-Haram Al-Sharif. Kita harus memastikan terlaksananya dukungan dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi bagi rakyat Palestina,” ujar dia menegaskan.



Pada sisi lain, Fadli menyinggung peran penting kontribusi parlemen OKI dalam menguatkan implementasi mekanisme Sistem Preferensi Perdagangan (Trade Preferential System) antara Negara Anggota OKI.

Fadli juga menyoroti soal penodaaan Al-Qur’an yang kembali mencuat. “Kita menyarankan negara-negara Islam terus membangun dan menguatkan saling pengertian dan mewujudkan kerjasama yang lebih konkrit dengan negara-negara nonmuslim di bidang agama, budaya dan peradaban. Kita menegaskan bahwa strategi tersebut ke depan dapat mencegah penodaan Al-Qur'an atau penodaan simbol suci Islam lainnya,” terang dia.

Sementara terkait keorganisasian PUIC, Delegasi DPR menyampaikan sejumlah saran penguatan yaitu, pertama, urgensi tindak lanjut dari berbagai resolusi organisasi PUIC sebagai tujuan utama dari pembentukan PUIC. Kedua, peningkatan performa laman virtual resmi PUIC dan perangkat media sosialnya. Ketiga, usulan menjadikan tanggal pendirian PUIC yaitu 17 Juni sebagai Hari Parlemen Internasional Islam. Keempat, peningkatan transparansi dan kinerja substantif PUIC.

Untuk diketahui, sidang Komisi Eksekutif ini dihadiri oleh semua anggotanya yaitu Indonesia, Iran, Bangladesh, Azerbaijan (Grup Asia), Lebanon, Maroko, Oman, Saudi Arabia (Grup Arab), Burkina Faso, Chad, Mozambik, Niger (Grup Afrika), Aljazair, Turki, Pantai Gading (Troika).

Sidang Komisi Eksekutif dibuka oleh Ketua Parlemen Pantai Gading, Adama Bictogo, dan ditutup oleh pembacaan Deklarasi Abidjan yang menegaskan komitmen PUIC dalam memberikan kontribusi positif atas ragam tantangan dunia terutama terkait negara-negara Muslim.

Di tengah-tengah kunjungan ke Abidjan, Delegasi BKSAP juga menghelat pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Pantai Gading. Pertemuan tersebut dituanrumahi Dindin Wahyudin, Duta Besar LBBP RI untuk Republik Senegal merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone.

Kepada WNI di Pantai Gading, Delegasi BKSAP menjelaskan tentang nilai strategis diplomasi parlemen DPR termasuk peran aktifnya di PUIC. Delegasi juga menyimak aspirasi diaspora WNI di Pantai Gading yang banyak bekerja sebagai pebisnis dan pekerja profesional dan mengajak mereka untuk menggunakan hak pilihnya di hajatan pemilu tahun depan.