Mohammad Roem, Diplomat Muslim Peletak Kunci Kedaulatan RI yang Terlupakan

LANGIT7.ID - Mohammad Roem adalah salah satu diplomat di awal masa kemerdekaan yang punya banyak andil dalam menjaga kedaulatan negara baru bernama Republik Indonesia.

Dia adalah potret politisi muslim yang mampu menjadi diplomat yang disegani dalam negeri maupun luar negeri. Mohammad Roem lahir di Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada 16 Mei 1908. Beliau wafat di Jakarta 24 September 1083 (usia 75 tahun).

Pada 1915, Mohammad Roem menempuh pendidikan di Volksschool dan dua tahun kemudian melanjutkan ke Hollandse Inlandsche Sekolah sampai 1924. Setelah itu ia menerima beasiswa belajar di School tot Opleiding van Indische Artsen.

Tiga tahun kemudian, ia menyelesaikan ujian tahap pendahuluan dan dikirim ke Algemene Middelbare Sekolah dan lulus pada 1930. Ia pernah mengikuti tes Kedokteran Perguruan tinggi, namun gagal. Ia lalu mengambil sekolah hukum di Rechtshoogeschool te Batavia pada 1932 dan memperoleh gelar Meester in de Rechten pada 1939.

Sebagai pejabat negara, ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Sjahrir III, Menteri Luar Negeri selama Kabinet Natsir, Menteri Dalam Negeri selama Kabinet Wilopo, dan Wakil Perdana Menteri semakin selama Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Tantangan Perjuangan Diplomasi dan Politik

Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Siti Mutiah Setiawati, menjelaskan, Mohammad Roem dilema antara diplomasi atau perang. Namun dari situ ia mengambil satu hikmah bahwa “Diplomasi tidak akan bermakna tanpa kekuatan senjata. Kekuatan senjata akan lemah tanpa diplomasi”.

Sisi dilematis itu lahir karena Masyumi menghendaki perang. Dia juga sulit lantaran menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sementara Belanda saat itu didukung oleh sekutu. Di sisi lain, ada tuntutan dari dalam negeri bahwa Indonesia harus merdeka 100 persen.

“Padahal, syarat keberhasilan diplomasi harus kompromi. Di sisi lain, beliau menghadapi sistem politik Indonesia yang belum mapan dan didominasi Presiden Soekarno yang tidak dapat tampil ke depan sebagai perunding karena dianggap collaborator Jepang,” kata Siti dikutip di kanal YouTube Pondok Pesantren Budi Mulia, Senin (30/8/2021).

Perjuangan itu tidak selalu mengenakkan yang berjuang. Meski begitu Mohammad Roem berhasil menghasilkan "Roem-Van Roijen Statement” sebagai sarana menuju Konferensi Meja Bundar untuk penyerahan kedaulatan Belanda. Kedaulatan sangat penting bagi sebuah negara, meski telah merdeka tapi tidak berdaulat maka tidak ada artinya di dunia internasional.

Hal yang disayangkan adalah baik masa orde lama maupun orde baru, Mohammad Roem tidak mendapatkan penghargaan yang memadai. Pada masa orde lama dia bahkan ditahan selama 4 tahun 4 bulan. Sementara pada masa orde baru, Soeharto menganulir Mohammad Roem saat terpilih sebagai ketua Partai Muslimin pada 1978 di Malang.

“Padahal bagi Mohammad Roem, kalau di masa Soekarno dia ditekan, paling tidak di masa Soeharto mendapat kesempatan untuk mengekspresikan politiknya. Namun ia tidak mendapatkan itu,” ucap Siti.

Aktivitas Politik dan Diplomasi Mohammad Roem

Indonesia memang memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, namun Mohammad Roem prihatin dengan keadaan negara itu. Sebab, tentara Belanda bersama sekutu mendarat di beberapa daerah. Misalnya pada 27 September 1945, tentara Belanda dan sekutu mendarat di Batavia.

Tentara sekutu (AFNEI/Allied Forces Netherland East Indies) dibonceng NICA Netherland Indies Civil Administration. Kedatangan tentara sekutu itu bertujuan melucuti senjata Jepang dan mengembalikan ke negaranya dan menertibkan keamanan.

Kemudian pada 1946-1949, Mohammad Roem berunding dengan Belanda atas pilihan Presiden Soekarno. Mohammad Roem mengikuti keinginan Bung Karno meski berbeda dengan Partai Masyumi, yang lebih memilih berperang daripada diplomasi.

Lalu 27 Desember 1949, Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan atau penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Mohammad Roem menetapkan tanggal itu sebagai momen penting bagi Negara Indonesia.

“Jadi, seharusnya 27 Desember itu diperingati sebagai hari kedaulatan kita. Meskipun sebenarnya tidak terlalu memuaskan karena bentuk negara Indonesia adalah Negara Indonesia Serikat, yang merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar dan berbentuk Parlementer,” ucap kata Siti.

Perundingan-perundingan dengan Belanda

Indonesia berkembang dengan perundingan. Dalam perundingan Hoge Veluwe pada 25 April 1946, Belanda hanya mengakui secara de facto atas Jawa dan Madura. Perundingan Linggarjati pada 15 November-25 Maret 1947, Belanda mengakui wilayah RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera.

Lalu, perundingan Renville pada 17 Januari 1948, Belanda hanya mengakui wilayah RI secara de facto atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Di sinilah titik kesulitan yang dialami Mohammad Roem. Belanda menghianati perundingan dengan melakukan agresi militer I dan agresi militer II.

Di sisi lain, Masyumi tak setuju dengan upaya diplomasi dan memilih perang karena Belanda selalu melanggar perjanjian. Meski begitu, Mohammad Roem tetap mengikuti arahan Soekarno untuk melakukan upaya-upaya perundingan.

Namun begitu Mohammad Roem dikenal sebagai perunding yang diperhitungkan. Dalam Roem-Roijen Statement pada 14 April-7 Mei 1949, ia mengetuai perundingan. Dari perundingan itu ia berhasil mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta pada 24 Juni 1949, pasukan Belanda akan ditarik dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949, lalu pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI berhasil menguasai keadaan.

Kemudian, Konferensi Meja Bundar akan diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Belanda meninggalkan Belanda meninggalkan Yogyakarta pada 29 Juni 1949. “KMB itu untuk mendesak Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia,” ucap Siti.

Dari sisi keberhasilan, KMB yang digelar pada 23 Agustus-2 November 1949 bisa dibilang berhasil, karena Indonesia mendapatkan kedaulatan. Namun, dari segi wilayah Indonesia tidak memperoleh Irian Barat. Hasil KMB itu menyebutkan, Indonesia terdiri dari 16 Negara Bagian dalam persekutuan dengan Belanda, Papua akan dibicarakan kemudian.

“Pada saat itu, hasil KMB disebut Uni Indonesia-Belanda yang diketuai Kerajaan Belanda. Kalau dibilang KMB gagal, bisa, tapi dari sisi keberhasilan kita memperoleh kedaulatan juga bisa. Dari KMB ini lahir Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949, meskipun pada 17 Agustus 1950 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan nama Serikat dihapuskan.” Ucap Siti.

Mohammad Roem meletakkan dasar tentang kedaulatan. Kedaulatan memang penting, tapi itu cara berpikir barat. Sebetulnya waktu itu, rakyat tak mempermasalahkan jika tidak diakui internasional.

Peranan Mohammad Roem

Mohammad Roem menjadi delegasi dan ketua delegasi perundingan. Namun harus diingat, ia tak berjuang sendiri. Ia ditemani tokoh-tokoh muslim seperti Mohammad Natsir, Hatta, Sultan Sjahrir, KH Agus Salim, dan lain sebagainya. Peran mereka sangat penting saat Mohammad Roem mengalami keadaan dilematis, perang atau diplomasi.

Mohammad Roem merupakan diplomat yang rendah hati dan terbuka, tapi punya integritas tinggi, sehingga berunding dengannya tidak mudah. Wakil Amerika Serikat di dalam UNCI, Merle Cohran, menyebut Mohammad Roem sebagai pemegang kunci perundingan.

Di sisi lain, Mohammad Roem merupakan wakil kelompok Islam (Masyumi) yang diperhitungkan Belanda maupun lawan politiknya di luar negeri. Dari situ, dia mendorong negara-negara Islam memberi pengakuan atas kedaulatan Indonesia bersama dengan Mohammad Natsir.

Beliau tidak melakukan pemberontakan meskipun mendapat perlakuan yang tidak adil, baik dari rezim orde lama maupun orde baru, sehingga Islam di Indonesia lebih dikenal sebagai Islam moderat.

Apakah Perundingan Gagal atau Berhasil?

Ada tiga indikator keberhasilan perundingan Mohammad Roem dengan pihak Belanda. Pertama, keberhasilan perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda ditandai penyerahan kedaulatan kepada RI pada 27 Desember 1949.

Kedua, perundingan Indonesia-Belanda mendorong PBB membentuk United Nations Special Commission on Indonesia (UNCI) yang melibatkan Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. UNCI menjadi penengah yang baik, sehingga dapat mengantarkan pada Konferensi Meja Bundar.

Ketiga, Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara yang baru merdeka. Contoh solidaritas dukungan dalam pertemuan Asian Relations Conference pada 1947 di India.

Di sisi lain, perundingan juga memiliki indikasi kegagalan. Di antaranya, pertama, wilayah yang diperoleh tidak sesuai dengan yang dituntut. Misalnya hasil KMB yang menyebutkan Papua Barat baru akan diserahkan kemudian.

Kedua, setelah perundingan diwarnai dengan tindakan agresif atau penyerangan oleh Belanda seperti serangan pada 21 Juli 1947 setelah perundingan Linggarjati. Kemudian penyerangan pada 19 Desember 1948 setelah perundingan Renville.

Ketiga, menjadi Negara Indonesia Serikat merupakan pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut Indonesia merupakan negara kesatuan. Indonesia harus menanggung 70 persen beban hutang Belanda yang digunakan untuk perang dengan Indonesia sebesar $1.130.000.000.