Akses Pendidikan Masih Susah, BRIN Usul Reformulasi BOS dan BOSDA

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Evi Maya Savira, menilai, akses pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah utama selain mutu pendidikan di daerah. Maka itu, perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholders, dalam menyusun strategi kebijakan mengentaskan masalah akses pendidikan agar tepat sasaran.

Berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan didapatkan Prov Jatim sebesar 0.009. Artinya dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dari 1000 anak usia sekolah terjadi penambahan harapan lama sekolah hanya sebanyak 9 anak.

"Ini menggambarkan bahwa akses pendidikan masih rendah. Demikian juga di empat Kabupaten/Kota yang lainnya, yaitu Kab Banyuwangi sebesar 0.012, Kab Jombang 0.011, Kota Mojokerto 0.008, dan Kab Tegal sebesar 0.012," jelas Evi dalam acara Seminar Nasional: Inovasi Kepemimpinan Perempuan di Sektor Pendidikan, di Auditorium Gd BJ Habibie, Jakarta, dikutip Sabtu (19/8/2023).

Evi mengatakan, permasalahan akses pendidikan dasar tidak sekadar perbandingan jumlah satuan pendidikan dengan jumlah murid. Akan tetapi, terkait juga dengan kondisi ekonomi masyarakat dan aspek sosial kultural seperti ketidakmampuan orang tua dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi siswa baru.

Baca juga:UAH Ajak Bangun Indonesia Hebat dengan Iman dan Patriotisme

"Inilah alasan kenapa Bupati Jombang dan Walikota Mojokerto menetapkan inovasi tentang pengadaan seragam dan peralatan sekolah. karena memang walaupun sekolah digratiskan kebutuhan dasar sekolah banyak yang tidak mampu dipenuhi oleh orang tua murid karena biaya yang mahal," ulasnya.

Evi menyebutkan, dari hasil penelitian ini disebutkan perlu adanya reformulasi BOS dan BOSDA. Hal ini mengingat penerapannya di daerah banyak yang tidak sesuai kebutuhan nyata penerima manfaat. Hal ini pula yang sudah dingatkan oleh World Bank dari hasil riset mereka.

Banyak inovasi pendidikan yang sudah dilakukan oleh kepala daerah yang memakai anggaran BOS dan BOSDA. Namun demikian, tidak semua inovasi dapat menggunakan dana BOS dan BOSDA. Itu karena formula BOS dan BOSDA menghitung per siswa tidak memperhitungkan perbedaan biaya kelompok sasaran.

"Maka perlu adanya reformulasi BOS dan BOSDA agar lebih tepat sesuai kebutuhan," tandasnya.

Evi juga mendorong dari hasil riset tersebut, agar inovasi kepemimpinan di daerah itu tetap berkesinambungan, maka harus dibentuk dalam ekosistem inovasi supaya siapapun kepala daerahnya tetap bisa berkelanjutan.

Menurutnya, inovasi Kepemimpian perempuan di sektor pendidikan tidak saja menjawab permasalahan pendidikan tetapi juga memberikan nilai tambah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

"Kemudian, rekomendasi kami selanjutnya yaitu, antara indikator dalam SPM Pendidikan, rapor pendidikan perlu disandingkan dan diharmonisasikan agar data yang digunakan dapat saling dipertukarkan dan disederhanakan sehingga tidak terlalu banyak pelaporan," jelasnya.

Dari kelima daerah tersebut, lanjut Evi, memiliki program-program inovasi untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Seperti Muatan lokal diniyah dan keagamaan, untuk mengantisipasi partisipasi rendah di sekolah umum/negeri, pemberian seragam sekolah dan jemputan sekolah, pemberian uang saku dan uang transport sekolah.

Kemudian, pemberian beasiswa keluarga tidak mampu, pemberian beasiswa berprestasi baik akademik maupun non akademik, penerimaan siswa jalur khusus bagi penghafal quran, program yuh sekolah maning, sister school sekolah umum dengan SLB, Siswa asuh sebaya (SAS), Program Garda Ampuh (Gerakan angkat anak muda putus sekolah), Smart Better dan Sahabat Dikmas sebagai tindak lanjut dari program Gempita Perpus, dan lainnya.

Sebagaimana diketahui, BRIN bersama Tanoto Faoundation telah melakukan penelitian di lima daerah yaitu Prov Jatim, Kab Tegal, Kab Banyuwangi, Kab Jombang dan Kota Mojokerto. Hal ini karena daerah tersebut dipimpin oleh kepala daerah perempuan dan ditetapkan sebagai daerah terinovatif oleh Kemendagri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data, melalui wawancara, diskusi kelompok terpumpun, suver persepsi kepada pemangku kebijakan dan studi dokumentasi kebijakan.

Penelitian ini dilakukan dengan alasan bahwa target SDGs akan berakhir 2030, dan masih rendahnya keterwakilan perempuan di sektor publik untuk jabatan strategis. Dari aspek pendidikan, Indonesia juga masih berkutat mengenai permasalahan akses dan mutu pendidikan, sehingga diperlukan inovasi para kepala daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk itu, BRIN melalui Organisasi Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Masyarakat (OR TKPEM), sendiri membentuk tim riset gender dan birokrasi. Tim ini beranggotakan enam orang peneliti yaitu Evi Maya Savira (PR Pemerintah Dalam Negeri), Herie Saksono (PR Pemerintahan Dalam Negeri), Yanuar F Wismayanti (PR Kebijakan Publik), Imam Radianto Anwar (PR Pemerintahan Dalam Negeri), Melati A Pranasari (PR Pemerintahan Dalam Negeri), Suci Emilia Fitri (PR Pemerintahan Dalam Negeri), dan RH Andri Ansyah (PR Pemerintahan Dalam Negeri).

Tujuan penelitian ini untuk menjawab tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebelum berakhir 2030. Terkhusus agenda keempat dan kelima.

"Yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, dan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan pada sasaran global ke empat yaitu menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat," beber Evi.

Peneliti DFAT dari Tanoto Foundation, Joan Wicitra menambahkan, akses perempuan sudah terbuka lebar akan tetapi masih ada banyak kendala, untuk bisa duduk menjadi pemimpin. Maka dari itu perlu didorong dengan dukungan dari kebijakan, jejaring, dan lingkungan sosial.

Misalnya saja, jumlah guru perempuan di Indonesia cukup banyak, namun masih sedikit yang menjadi kepala sekolah. Oleh karena itu, perlu promosi narasi atau keteladanan perempuan sebagai pemimpin. "Dukungan afirmasi untuk proses seleksi penempatan bagi calon Kepala Sekolah perempuan," katanya.

Tak hanya itu, perlu juga dukungan dari keluarga dan masyarakat. Dengan adanya dukungan tersebut mengurangi beban domestik perempuan, dan akan membangun kepercayaan diri guru perempuan potensial. Selain itu perlu juga membangun jejaring guru dan kepala sekolah perempuan.

"Kita menganggap Guru Penggerak perempuan atau kepala sekolah, ini bisa membantu perempuan untuk meningkatkan percaya diri untuk mentoring dan dukungan sosial. Itu yang membuat perempuan naik menjadi pemimpin. Kami merasa dukungan dari kolega laki-laki juga penting," ujar Joan.