LANGIT7.ID-, Jakarta- - MUI Kota Administrasi Jakarta Selatan menyelenggarakan silaturahmi & halaqah dakwah dengan tema Urgensi Peran Dai dan Dewan Kemakmuran Masjid dalam menjaga Ukhuwah di tahun politik.
Hadir dalam acara ini Kerua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwwah MUI Pusat, Dr. KH. M. Cholil Nafis, Lc. Acara ini untuk meningkatkan peran para dai dan pengurus masjid dalam menjaga ukhuwwah masyarakat di tahun politik.
KH Cholil Nafis, mengingatkan para dai agar waspada akan banyak kepentingan politik yang mendekatinya. Sebagai manusia, semua bebas berpolitik, dai juga berpolitik, namun jangan sampai peran dai dalam berpolitik membuatnya lupa tugasnya sebagai dai untuk menjaga persatuan dan persaudaraan umat.
Kyai Cholil menegaskan, dai boleh saja berpolitik, boleh saja jadi jurkam, tapi ingat dalam berkampanye harus tetap jaga ukhuwwah umat. Jangan sampai memecah belah umat dengan politik identitas.
Dia mengingatkan, jangan salah paham dengan istilah politik identitas dan identitas politik. "Politik identitas itu tidak boleh, karena politik identitas ini memecahbelah unat dengan narasi politik kebencian baik dari segi suku, ras maupun agama. Adapun identitas polituk itu adalah hak kita semua, kita boleh punya identitas kepartaian, identitas agama atau lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Kyai Muhammad Faiz (Gus Fiaz) dalam paparannya menyampaukan pentingnya para dai belajar pada masa lalu agar supaya menjelang pemilu atau pada pelaksanaan pemiliu dan pasca pemilu 2024, jangan sampai menyampaikan dakwah yang memecah belah umat.
Dia juga memgingatkan pentingnya para dai menjaga NKRI dari pihak-pihak yang menginginkan bentuk khilafah atau lainnya yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pendiri bangsa.
"Adalah tugas para dai mendewasakan umat dalam berpolitik, sehingga perbedaan pilihan politik tidak menyebabkan perpecahan. Adanya beda pilihan ini di antaranya karena pertimbangan kemaslahatamnya berbeda<' tuturnya.
Ada yang yakin kalau A yang jadi presiden akan maslahan, demikian juga ada yangbmeyakini kalau B yang jadi presiden maka akan mendatamhkan mashlahah.
"Semua pihak harus memahami pilihan orang lain yang berbeda jangan sampai mengkait-kaitkan prefensi politik dengan keimana atau keislaman seseirang," tegas Gus Faiz.

(ori)