Jelang Tahun Politik, Ormas Keagamaan Didorong Jauhi Pragmatisme Politik dan Oligarki

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Sekretaris PP Muhammadiyah, Izzul Muslimin, mendorong ormas keagamaan di Indonesia menjauhi pragmatisme politik dan oligarki menjelang tahun politik 2024.

Ormas keagamaan merupakan bagian dari unsur masyarakat madani yang bertugas memperkuat demokrasi, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan politik.

Oleh karena itu, kata dia, organisasi masyarakat keagamaan tidak boleh terlibat dalam politik praktis, apalagi bersekongkol dengan kekuatan oligarki ekonomi dan kekuasaan. Ormas keagamaan memiliki peran penting dibanding ikut terlibat dalam politik praktis.

“Ormas harusnya mendidik masyarakat, dalam proses Pemilu misalnya ormas harus bisa menjelaskan kepada masyarakat untuk tidak ‘dibeli’ oleh politik instan, akan tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang yang mungkin terjadi,” kata Izzul Webinar Kebangsaan DPP LDII bertema “Revitalisasi Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024”, dikutip Jumat (25/8/2023).

Izzul mengatakan, jika Indonesia sebagai negara bangsa telah mengalami sekian fase perjuangan yang berat. Maka itu, ormas harus menjadi kekuatan kritis yang menopang eksistensi negara agar semakin sehat dan maju.

Baca juga:Hakikat Doa Sebagai Senjata Orang Islam

“Kemerdekaan yang kita raih dengan penuh darah itu jangan kemudian di 2030 sudah tidak ada. Ormas supaya menjaga kemandiriannya. Kalau ini bisa dilakukan insyaAllah nasib bangsa kita mudah-mudahan bisa langgeng,” ucapnya.

Izzul mengingatkan bahaya laten pragmatisme politik dan oligarki kekuasaan dan ekonomi. Itu dikarenakan kedua hal tersebut mengancam eksistensi negara bangsa modern untuk unggul dan berkembang. Maka itu, kekuatan masyarakat madani harus tetap menjalankan fungsi idealnya terhadap negara dan pemerintahan.

“Oligarki terbentuk berkat kebijakan negara yang tidak bersifat adil dan menguntungkan banyak pihak. Awalnya konglomerasi itu diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pada akhirnya justru memunculkan kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, oligarki saat ini sudah masuk ke partai-partai politik. Bahkan, sudah terlihat mulai dari proses rekrutmen kader politik. Pemegang modal paling kuat menjadi penentu arah kebijakan dan regulasi.

"Proses pembuatan kebijakan juga sangat terasa adanya campur tangan oligarki,” ungkap Izzul.

Kesadaran kebangsaan ini, lebih-lebih ditekankan oleh Muhammadiyah lewat konsep Darul Ahdi wa Syahadah mengingat posisi Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan umat yang ikut membidani lahirnya NKRI. Izzul berharap, kesadaran seperti ini juga terus dijaga oleh kekuatan organisasi keagamaan lainnya di Indonesia agar Indonesia semakin berjaya di kancah dunia.

“Kita perlu memiliki kesadaran bahwa bangsa ini pasti ada matinya, maka kita perlu menyadari lebih awal dan memunculkan kepedulian, agar selalu eksis dan bisa mempertahankan hidup sebagai bangsa dan negara,” tegasnya.