Tak Ingin Politik Praktis, Ponpes Gontor Tolak Kedatangan Capres-Cawapres

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan, Pondok Modern Darussalam Gontor secara institusi tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

"Gontor di atas dan untuk semua golongan. Gontor tidak berpolitik praktis, kami netral dari partai politik apapun," katanya di Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Meskipun tak berpolitik praktis, HNW yang merupakan Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan Gontor tetap mendidik masyarakatnya untuk tidak buta terhadap politik. Bahkan, alumninya kini tersebar di berbagai macam partai politik dan organisasi masyarakat.

Baca juga:100 Tahun Gontor, 10.000 Alumni Akan Gelar Tajammuk dan Jalan Sehat di Monas

"Contohnya di sini ada perwakilan beberapa partai, saya dari PKS, ada Pak Lukman (Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin) dari PPP, ada juga yang jadi kiai tak berpartai," katanya.

Maka itu, HNW menyebutkan sampai saat ini Gontor tidak menerima kunjungan dari calon presiden/wakil presiden mana pun. Dia menegaskan, Gontor telah memiliki sifat keindonesiaan yang telah diterapkan sehari-hari, di mana para santri dari berbagai daerah di Indonesia hidup bersama-sama tanpa dibeda-bedakan.

"Karenanya, para capres silakan datang ke pesantren lainnya yang memungkinkan untuk mendapatkan dukungan praktis," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan politik yang dilakukan oleh Gontor adalah politik substantif yang terdiri atas berbagai nilai-nilai kebangsaan dan keislaman.

"Meskipun itu dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya itu satu kesatuan," ucapnya yang merupakan tokoh alumni Gontor.

Dia menjelaskan, nilai keislaman yang diterapkan di Gontor juga menyelesaikan kewajiban seseorang sebagai warga negara. Begitu pula sebaliknya, nilai kebangsaan yang diterapkan turut menyelesaikan kewajiban seseorang sebagai hamba.

"Jadi Gontor bukan apolitis. Politik praktis biarkan parpol yang di situ, biarkan Gontor melakukan high politic yang substantif," tutur Lukman Hakim Saifuddin.