Norwegia Serahkan Dokumen Pengakuan Diplomatik kepada Perdana Menteri Palestina

LANGIT7.ID-,Brussels- - Dalam upaya terbaru untuk mengakui negara Palestina, Norwegia pada Minggu (26/5/202) menyerahkan dokumen diplomatik kepada perdana menteri Palestina. Tindakan ini sebagian besar bersifat simbolis dan membuat Israel marah.

Dalam tindakan bersejarah ini, Norwegia bersama dengan Irlandia dan Spanyol telah setuju untuk mengakui Palestina; keputusan ini membuat Israel semakin terasingkan pasca perang melawan Hamas di Gaza selama lebih dari 7 bulan.

Penyerahan dokumen dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide kepada Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa yang dilakukan di Brussels. Mustafa juga akan bertemu dengan para menteri luar negeri dan pejabat tinggi Uni Eropa pada Senin untuk menggalang dukungan bagi Palestina.

Langkah diplomatik yang dilakukan oleh ketiga negara tersebut merupakan dorongan dukungan bagi para pejabat Palestina yang telah berusaha selama beberapa dekade untuk mendirikan sebuah negara di Yerusalem timur, Tepi Barat dan Jalur Gaza - wilayah yang direbut Israel pada perang Timur Tengah 1967 dan masih dikuasainya hingga saat ini.

Pengakuan resmi oleh Norwegia, Spanyol dan Irlandia rencananya akan dilakukan pada hari Selasa (28/5/2024).

Perlu diketahui sekitar 140 negara - lebih dari dua pertiga anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) - mengakui negara Palestina, namun mayoritas dari 27 negara Uni Eropa masih belum. Beberapa negara telah mengatakan bahwa mereka akan mengakuinya jika kondisinya tepat.

Uni Eropa, Amerika Serikat dan Inggris, antara lain, mendukung gagasan negara Palestina merdeka bersama Israel, tetapi mengatakan bahwa hal itu harus menjadi bagian dari penyelesaian yang dinegosiasikan.

Sementara Belgia, yang memegang kepresidenan Uni Eropa, mengatakan bahwa pertama-tama sandera Israel yang ditahan oleh Hamas harus dibebaskan dan pertempuran di Gaza harus diakhiri.

Sebagai informasi, penyerahan berkas diplomatik Norwegia terjadi hanya dua hari setelah pengadilan tertinggi PBB memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan militernya di kota Rafah, Gaza selatan.

Beberapa hari sebelumnya, jaksa penuntut utama Mahkamah Pidana Internasional (ICC) meminta surat perintah penangkapan untuk para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, beserta para petinggi Hamas.

Perang di Gaza dimulai setelah para militan yang dipimpin Hamas menyerbu melintasi perbatasan, menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang. Serangan balasan Israel selanjutnya telah menewaskan lebih dari 35.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan telah menyebabkan krisis kemanusiaan dan kelaparan.