Utusan UE untuk Timur Tengah Berjanji Dorong Solusi Dua Negara

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Penolakan keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap negara Palestina tidak menyurutkan keyakinan utusan perdamaian Uni Eropa untuk Timur Tengah bahwa solusi dua negara masih bisa dicapai.

Sven Koopmans, dalam wawancara dengan AFP, mengatakan dengan perang Gaza yang masih berlangsung dan Israel membutuhkan dukungan internasional, pemerintah Netanyahu tidak bisa terus-menerus mengabaikan pandangan Eropa tentang penyelesaian konflik.

Netanyahu dan beberapa menteri dalam pemerintahan sayap kanannya dengan tegas menentang pembentukan negara Palestina, yang menurut banyak pihak menjadi semakin mendesak sejak serangan Hamas 7 Oktober memicu perang yang menghancurkan.

"Saya pikir baru-baru ini dia sangat eksplisit menolak solusi dua negara," kata Koopmans.

"Nah, itu berarti dia memiliki sudut pandang yang berbeda dari sebagian besar dunia lainnya."

Diplomat Belanda itu mengatakan penolakan satu pihak terhadap "hasil yang kami yakini diperlukan" tidak berarti upaya mencari solusi harus berhenti.

Bulan lalu Uni Eropa mengundang Israel untuk membahas Gaza dan hak asasi manusia.

Israel setuju untuk mengadakan pertemuan setelah 1 Juli, ketika Hungaria, yang mendukung pemerintahan Netanyahu, menjabat sebagai presiden UE.
"Penting bagi kita untuk melakukan diskusi itu," kata Koopmans.

"Saya yakin dalam pertemuan seperti itu, akan ada diskusi yang sangat substantif tentang apa yang kami harapkan dari mitra kami Israel."
"Dan itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak kami lihat saat ini."

Aktor yang Relevan
Koopmans mengatakan "sama sekali tidak dapat diterima" adanya ribuan truk bantuan yang menunggu di perbatasan Gaza.

Utusan tersebut juga menyampaikan kekhawatiran tentang kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki, dengan mengatakan beberapa serangan termasuk "terorisme sejati."

Ditunjuk sebagai perwakilan khusus untuk proses perdamaian pada tahun 2021, Koopmans mengatakan Uni Eropa adalah salah satu lembaga yang paling giat mendorong solusi dua negara.

Koopmans mengatakan pekerjaannya dipandu oleh deklarasi UE tahun 1980 yang mengakui "hak untuk eksis dan keamanan" bagi Israel dan "hak-hak sah rakyat Palestina."

Deklarasi tersebut menyebut pemukiman Israel di tanah Palestina sebagai "hambatan serius bagi proses perdamaian."

Blok Eropa saat itu hanya beranggotakan sembilan negara dan Koopmans mengakui adanya perpecahan di antara 27 anggota yang ada saat ini mengenai perselisihan di Timur Tengah.

Namun dia menegaskan blok tersebut "tidak boleh membuat diri kita lebih kecil dari yang sebenarnya."

Dia menekankan bahwa 27 negara, dengan total populasi 450 juta, adalah mitra dagang terbesar Israel dan donor bantuan terbesar untuk Palestina.

"Kami adalah tetangga politik terbesar bagi keduanya. Tentu saja, kami bukan penyedia keamanan terbesar, mari jujur. Tapi kami adalah aktor besar dan relevan."

Nuansa UE
Koopmans menyebutkan prioritas utamanya adalah mengakhiri penderitaan di Gaza, mencegah perang regional antara Israel dan Hizbullah, dan menghidupkan kembali proses perdamaian untuk mendirikan "negara Palestina yang merdeka hidup berdampingan dengan Israel yang aman dan terjamin."

Utusan tersebut mengakui adanya "nuansa yang berbeda" dari anggota UE mengenai Timur Tengah.

Spanyol dan Irlandia bergabung dengan Norwegia yang bukan anggota UE dalam mengakui negara Palestina tahun ini.

Di sisi lain, Hungaria dan Republik Ceko berusaha memblokir sanksi UE terhadap pemukim Israel di Tepi Barat.

Pengakuan negara Palestina membuat Israel marah, sementara Koopmans mengatakan langkah tersebut bisa "berkontribusi" pada solusi konflik.

Uni Eropa juga merupakan pendukung utama Otoritas Palestina yang menurut banyak negara berusaha dilemahkan oleh Israel.

"Kami ingin melihat OA berkembang. Kami ingin OA memiliki kemampuan untuk memerintah secara efektif dan sah," kata Koopmans.

"Kami juga ingin memperkuat OA sehingga dapat kembali mengambil alih Gaza ketika waktunya tiba."

Uni Eropa bertemu dengan menteri luar negeri dari Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada Mei lalu dan Koopmans mengatakan ada "reaksi positif" terhadap proposal-proposalnya.