Menteri Luar Negeri Saudi Desak PBB Ambil Tindakan Tegas untuk Akhiri Krisis Palestina

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk mengakhiri krisis di Palestina. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB tentang Palestina pada hari Jumat, Pangeran Faisal mengkritik bahwa diskusi-diskusi Dewan telah terhambat oleh pertimbangan politik yang mencegah mereka menjalankan tanggung jawabnya.

Arab Saudi meyakini bahwa mengakhiri pendudukan Israel dan menerapkan solusi dua negara adalah dasar untuk menghentikan siklus kekerasan di kawasan. Pangeran Faisal menekankan bahwa langkah ini penting untuk meringankan penderitaan dan mencapai keamanan serta stabilitas regional.

Sebagai bagian dari upaya ini, Arab Saudi bersama mitra-mitranya dalam Komite Menteri Bersama Arab-Islam, Kerajaan Norwegia, dan Uni Eropa, telah meluncurkan "Aliansi Internasional untuk Implementasi Solusi Dua Negara". Inisiatif ini mencerminkan rasa tanggung jawab bersama untuk mengubah realitas konflik.

Pangeran Faisal menegaskan kembali komitmen Arab Saudi untuk mendirikan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Ini sejalan dengan hak yang melekat pada rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Menteri Luar Negeri Saudi juga menggarisbawahi pentingnya isu Palestina menjadi prioritas utama Dewan Keamanan, mengingat pelanggaran serius Israel yang terus berlanjut dan memburuknya situasi kemanusiaan. Dia menyoroti dampak serius akibat berkepanjangannya krisis dan meluasnya konflik melalui eskalasi militer yang terus berlangsung.

Pangeran Faisal mengkritisi kurangnya tindakan serius dari Dewan Keamanan PBB, meskipun isu Palestina telah berulang kali diangkat. Sejak Oktober lalu, enam dari sepuluh rancangan resolusi telah diveto, dan resolusi yang diadopsi belum berhasil mencapai gencatan senjata, mengatasi situasi kemanusiaan yang katastropik, atau membuka jalan untuk proses politik yang kredibel menuju perdamaian.

Menteri Luar Negeri Saudi juga menyoroti kesenjangan yang semakin besar antara konsensus internasional dan perbedaan di dalam Dewan Keamanan, yang telah menghambat kinerjanya dan melemahkan hasilnya. Dia menghargai keputusan Majelis Umum PBB mengenai kelayakan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dan keputusan terbaru yang menyerukan Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina.

Pangeran Faisal menekankan bahwa mencapai perdamaian membutuhkan dukungan dari institusi masyarakat internasional, terutama Dewan Keamanan, serta keberanian dalam mengambil keputusan dan komitmen untuk implementasi. Dia mempertanyakan apa yang harus dilakukan ketika Israel menolak bahkan untuk mengakui prinsip solusi dua negara dan terus melakukan langkah-langkah sepihak yang merusak prospek solusi.

Akhirnya, Pangeran Faisal menyerukan kepada anggota masyarakat internasional, terutama negara-negara anggota Dewan yang belum mengakui Negara Palestina, untuk mendukung solusi dua negara dan menjaga peluang tercapainya koeksistensi dan perdamaian yang berkelanjutan.