Pemerintah Dorong Vaksinasi dan Digitalisasi Pedagang Pasar untuk Pemulihan Ekonomi

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah terus mendorong akselerasi vaksinasi guna mencapai herd immunity pada akhir tahun ini. Selain penguatan penguatan di sektor kesehatan, vaksinasi juga dilakukan sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian di tanah air.

Salah satunya dengan melalui pelaksanaan vaksinasi kepada para pelaku usaha. Sebab, mereka secara langsung terlibat langsung dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Mendukung hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menerima audiensi Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) secara virtual yang dilakukan pada Selasa (21/09).

Baca juga: Literasi Masih Jadi Kendala Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia

Dalam hal itu pula, Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansuri meminta agar tagline “Pedagang Sehat, Ekonomi Kuat” dapat diterapkan di lapangan dan mendapat dukungan dari pemerintah, terutama dalam hal percepatan vaksinasi bagi pedagang pasar.

“Arahan Presiden (Joko Widodo) sudah jelas, vaksin didistribusikan sebanyak 50 persen melalui Dinas Kesehatan, 25 persen melalui Polri, dan 25 persen melalui TNI," kata Airlangga dalam audiensi virtual tersebut.

Jadi, lanjut Airlangga, perlu adanya peran aktif dari pengelola pasar untuk berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa mendirikan sentra vaksinasi di pasar. Sehingga vaksinasi untuk pedagang pasar bisa dipercepat.

Selain itu, pengelola pasar juga diminta agar menyediakan swab antigen di pasar guna dapat memonitor penyebaran Covid-19 di pasar.

Berdasarkan data yang disampaikan IKAPPI, Indonesia memiliki setidaknya 14.000 pasar tradisional dengan 12 juta pedagang yang terlibat. IKAPPI mengapresiasi pemerintah dalam hal inisiasi berbagai program untuk memperkuat perekonomian nasional.

Di antaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diperuntukkan bagi UMKM. Namun, proses pengumpulan data menjadi kendala bagi IKAPPI untuk membantu para pedagang pasar agar bisa mendapatkan bantuan tersebut.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Menanggapi hal itu, Airlangga menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan kunci utama dalam kesuksesan vaksinasi dan penyaluran bantuan dari pemerintah bagi para pelaku UMKM. Hal ini terlihat dari penggunaan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM melalui Online Single Submission.

"Dengan proses yang cepat, semua bisa terdata secara rinci by name, by address, by NIK dan data tersebut bisa dikoordinasikan sebagai acuan untuk pendataan penerimaan bantuan," katanya.

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan tunai kepada para Pedagang Kaki Lima dan Warung. Diharapkan para pedagang pasar yang dinaungi juga oleh pengelola pasar dapat terdata dengan baik, sehingga bisa secara maksimal mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“KUR tahun ini besar, yaitu Rp285 triliun dengan bunga hanya 3 persen. Jadi saya minta untuk segera ada digitalisasi data di IKAPPI agar bisa maksimal dalam profiling, sehingga para pedagang pasar tidak luput dari bantuan yang sedang disalurkan pemerintah,” imbuhnya.