Komisi VIII DPR Minta Dana BOS Madrasah Tidak Dipangkas

LANGIT7-Jakarta,- - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq merespons banyaknya keluhan para guru terkait pemangkasan bantuan operasioanl sekolah (BOS) madrasah akibat dari efisiensi anggaran.

Dia berharap dana BOS tidak dipangkas, karena hal itu akan mengganggu operasional madrasah.

Maman, sapaan akrab Maman Imanul Haq mengatakan, pihaknya mendapatkan keluhan dari banyak guru madrasah dan pengurus yayasan Pendidikan agama Islam terkait pemangksaan dana BOS.

Mereka khawatir pemotongan anggaran itu betul-betul terjadi pada tahun ini. “Pemangkasan dana BOS madrasah ini menimbulkan kekhawatiran dan kegaduhan di daerah. Banyak madrasah yang mulai gelisah dengan persoalan tersebut,” terang Maman, Rabu (26/2/2025).

Baca juga:Program Ramadhan Produktif Selama Libur Sekolah, Khofifah Ajak Murid Aktif Belajar dan Beribadah

Menurut legislator asal Dapil Jawa Barat IX itu, keberadaan dana BOS ini sangat penting bagi pendidikan madrasah.

Dana itu bukan hanya untuk operasional sekolah, tapi juga kebutuhan personal siswa. Jika dana itu terkena pemangksaan, maka pendidikan di madrasah dikhawatirkan akan terganggu.

Selama ini, kata Maman, operasional madrasah banyak menggunakan dana BOS. Ketika dana BOS nanti dipangkas, maka madrasah akan kesulitan membiayai kebutuhan operasional madrasah. Pihak madrasah tentu akan kesulitan mendapatkan dana untuk membiayai kebutuhan mereka.

“Ini akan menjadi masalah besar bagi madrasah. Sebab, dana BOS selama ini sangat penting bagi kehidupan madrasah,” ungkap politisi kelahiran Sumedang, Jawa Barat itu.

Jika sudah tidak ada jalan lain untuk mengatasi pemangkasan dana BOS, maka madrasah kemungkinan akan meminta orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan di madrasah. Tentu, hal itu akan memberatkan para orang tua siswa.

Padahal, lanjut Maman, banyak orang tua siswa madrasah yang berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi, tidak mungkin mereka diminta untuk membiayai operasional sekolah melalui pembayaran iuran atau biaya pendidikan. Mungkin hanya sebagian saja yang mampu membayar biaya iuran.

Untuk itulah, Maman berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak berdampak terhadap pemangkasan dana BOS madrasah. Mungkin penghematan bisa dilakukan di bidang lain yang bersifat seremonial dan bidang yang tidak terlalu penting.

“Karena banyak madrasah yang menggantungkan hidupnya dengan dana BOS dari pemerintah. Makanya, kami minta tidak ada pemangkasan dana BOS,” paparnya.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan anggaran rekonstruksi tahun 2025 Kementerian Agama RI sebesar Rp 12.319.556.767.000, yang semula Pagu Awal sebesar Rp 78.552.159.184.000. Sehingga pagu akhir anggaran tahun 2025 menjadi sebesar Rp 66.232.602.397.000.

Kemudian, pada 14 Februari 2025, beredar surat dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag kepada jajaran di bawahnya terkait tindak lanjut efisiensi belanja.

Isinya adalah pemotongan dana BOS MI menjadi Rp 500 ribu/siswa/tahun, MTs Rp 600 ribu, dan MA Rp 700 ribu. Selain itu, pesantren penerima bantuan operasional dan bantuan operasional PTN turun tinggal 50 persen.