Mesir Ajukan Rencana Tandingan untuk Gantikan Hamas dengan Badan Sementara di Gaza

LANGIT7.ID-Jakarta; Mesir telah menyiapkan rencana untuk Gaza sebagai tandingan ambisi Presiden AS Donald Trump yang ingin membangun "Riviera Timur Tengah". Dalam dokumen yang diperoleh media internasional, rencana ini akan menyingkirkan Hamas dan menggantinya dengan badan-badan sementara yang dikelola oleh negara-negara Arab, Muslim, dan Barat.

Visi Mesir untuk Gaza yang akan dibahas pada pertemuan Liga Arab hari Selasa, tidak menyebutkan apakah rencana ini akan dilaksanakan sebelum atau sesudah tercapainya kesepakatan damai permanen untuk mengakhiri perang yang dimulai sejak serangan 7 Oktober 2023.

Rencana Trump yang membayangkan pengusiran warga Palestina dari Gaza tampak bertentangan dengan kebijakan AS yang selama ini mendukung solusi dua negara. Hal ini menimbulkan kemarahan di kalangan Palestina dan negara-negara Arab.

Pertanyaan besar yang belum terjawab dalam negosiasi tentang masa depan Gaza adalah siapa yang akan menjalankan wilayah tersebut setelah konflik berakhir. Sejauh ini, Hamas menolak ide apapun yang dipaksakan kepada Palestina oleh negara lain.

Rencana Kairo tidak membahas masalah penting seperti siapa yang akan menanggung biaya pembangunan kembali Gaza atau detail khusus tentang cara pengelolaan Gaza, serta bagaimana kelompok bersenjata sekuat Hamas akan disingkirkan.

Menurut rencana Mesir, sebuah Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintahan Hamas di Gaza untuk jangka waktu sementara yang belum ditentukan. Misi ini akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan memulai pembangunan kembali Gaza yang hancur akibat perang.

"Tidak akan ada dana internasional besar untuk pemulihan dan pembangunan kembali Gaza jika Hamas masih menjadi kelompok politik dominan dan bersenjata yang mengendalikan pemerintahan lokal," demikian disebutkan dalam pembukaan rencana Mesir.

Detail kerangka kerja Mesir untuk masa depan Gaza ini belum pernah diungkap sebelumnya.

Selama hampir sebulan, Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab telah berusaha menyusun serangan diplomatik untuk melawan rencana Trump. Berbagai ide telah diajukan, dengan usulan Mesir dianggap paling menjanjikan.

Media belum bisa memastikan apakah para pemimpin Arab akan mendukung rencana yang diajukan Mesir.

Rencana tersebut tidak menjelaskan siapa yang akan menjalankan misi pemerintahan. Disebutkan bahwa misi akan "memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin."

Mesir dengan tegas menolak usulan AS untuk pengusiran besar-besaran warga Palestina dari Gaza, yang dilihat negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania sebagai ancaman keamanan.

Dokumen rancangan ini dibagikan oleh seorang pejabat yang terlibat dalam negosiasi Gaza yang ingin identitasnya dirahasiakan karena dokumen tersebut belum dipublikasikan secara resmi.

Pasukan Penjaga Keamanan

Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada media bahwa kelompoknya tidak mengetahui adanya usulan seperti itu dari Mesir.

"Masa depan Gaza hanya boleh diputuskan oleh rakyat Palestina," katanya. "Hamas menolak segala upaya memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau keberadaan pasukan asing apapun di wilayah Jalur Gaza."

Dokumen Mesir tidak menyinggung soal pemilihan umum di masa depan.

Kementerian luar negeri Mesir belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar, begitu juga dengan kantor perdana menteri Israel, yang dukungannya terhadap rencana apapun dianggap sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan kembali di masa depan tidak akan dihancurkan lagi.

Kelompok Islamis Palestina Hamas telah menguasai wilayah pesisir tersebut sejak 2007. Mereka melancarkan serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang dan memicu perang Gaza.

Gencatan senjata pada 19 Januari mengakhiri pertempuran untuk sementara, tetapi tahap pertama kesepakatan berakhir pada hari Sabtu tanpa tanda-tanda adanya kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap kedua.

Rancangan Mesir tidak membahas tindakan apa yang bisa diambil jika Hamas menolak untuk melucuti senjata atau mundur dari politik.

Proposal tersebut membayangkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang terutama berasal dari negara-negara Arab akan mengambil alih tugas keamanan dari kelompok militan tersebut, dengan akhirnya membentuk pasukan kepolisian lokal baru.

Badan keamanan dan pemerintahan akan "diatur, dibimbing, dan diawasi" oleh dewan pengarah. Dokumen itu menyebutkan dewan akan terdiri dari negara-negara Arab utama, anggota Organisasi Kerja Sama Islam, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, serta pihak lain.

Rencana tersebut tidak merinci peran pemerintahan utama untuk Otoritas Palestina (PA), yang menurut jajak pendapat hanya mendapat sedikit dukungan dari warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Seorang pejabat Palestina mengatakan kepada media bahwa, seperti halnya Tepi Barat, Gaza berada di bawah kewenangan PA - dan harus dijalankan oleh Palestina.

"Kami sepakat dengan Mesir tentang komite yang terdiri dari ahli Palestina yang akan membantu Otoritas Palestina mengelola Jalur Gaza selama enam bulan. Komite ini terdiri dari ahli Palestina dan berkoordinasi dengan PA, dan tidak bertanggung jawab kepada badan non-Palestina," kata pejabat tersebut, yang meminta namanya tidak disebutkan karena isu yang sensitif.

Biaya Pembangunan Kembali

Sejak Hamas mengusir Otoritas Palestina dari Gaza setelah perang saudara singkat pada 2007, mereka telah menghancurkan semua oposisi di sana. Dengan dukungan Iran, mereka membangun sistem keamanan dan organisasi militer yang luas berdasarkan jaringan terowongan besar - yang sebagian besar menurut Israel telah mereka hancurkan.

Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan membayar biaya pembangunan kembali Gaza, yang diperkirakan PBB mencapai lebih dari $53 miliar. Dua sumber telah memberitahu media bahwa negara-negara Teluk dan Arab perlu berkomitmen minimal $20 miliar dalam tahap awal pembangunan kembali.

Usulan Mesir memperkirakan bahwa negara-negara di dewan pengarah dapat membentuk dana untuk mendukung badan pemerintah sementara dan mengatur konferensi donor untuk mencari bantuan dana untuk rencana pembangunan kembali dan pengembangan jangka panjang untuk Gaza.

Rencana tersebut tidak mencantumkan janji pendanaan spesifik apapun.

Negara-negara Teluk Arab penghasil minyak dan gas seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab bisa menjadi sumber pendanaan utama dari kawasan tersebut.

Uni Emirat Arab, misalnya, memandang Hamas dan kelompok militan lainnya sebagai ancaman serius dan kemungkinan tidak akan memberikan pendanaan apapun sampai Hamas disingkirkan.

Kementerian luar negeri Qatar dan UEA serta kantor media internasional Arab Saudi belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar tentang rencana Mesir, atau pertanyaan tentang kesediaan mereka untuk menyediakan dana pembangunan kembali Gaza.

Rencana tersebut juga mengusulkan agar dewan pengarah berkoordinasi dengan Dewan Penasihat Masyarakat Sipil, yang terdiri dari akademisi, pemimpin LSM, dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya.