Punya Kontribusi Besar, Pemerintah Komit Bantu UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

LANGIT7.ID, Jakarta - UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sektor ini penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Melihat fakta itu, pemerintah berkomitmen mendukung UMKM mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Alokasi anggaran yang disediakan untuk klaster Dukungan UMKM adalah sebesar Rp95,87 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (29/09).

Baca juga: Unik, Peternakan Domba Kontes Lokaliti Banjarnegara

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai program pendukung lainnya, seperti subsidi bunga dan penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra. Hal itu dilakukan guna mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

“Berbagai program tersebut ditujukan untuk meringankan dampak pandemi terhadap UMKM melalui program bantuan dari sisi permodalan,” kata Airlangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun lalu, sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Sementara, menurut Laporan Pengaduan ke Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), per Oktober 2020, sebanyak 39,22 persen UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19.

Data tersebut menunjukkan bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting. Untuk itu, pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan melalui program restrukturisasi kredit yang per 31 Juli 2021, tercatat terdapat lebih dari 3,59 juta UMKM telah memanfaatkan program ini dengan nilai sebesar Rp285,17 triliun.

Adapun rincian lainnya, realisasi BPUM telah disalurkan kepada 12,8 juta usaha mikro dengan masing-masing nilai bantuan sebesar Rp1,2 juta. Sementara, BT-PKLW yang mulai berjalan di bulan September ini diberikan kepada satu juta PKL dan warung masing-masing sebesar Rp1,2 juta yang disalurkan secara tunai melalui POLRI dan TNI.

“Guna mempercepat pemulihan UMKM, pemerintah juga meningkatkan plafon KUR dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun di 2021,” tambahnya.

Baca juga: Hari Kopi Sedunia, UMKM di Bengkulu Ini Kenalkan Kopi Nira

Lebih lanjut, berbagai kemudahan kebijakan KUR, seperti penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon KUR, serta relaksasi persyaratan administrasi, mendorong realisasi penyaluran KUR pada 2021 meningkat signifikan.

Realisasi hingga 20 September 2021 telah mencapai 64,48 persen atau senilai Rp183,78 triliun yang telah dinikmati oleh 4,9 juta debitur. Sementara per 13 September 2021, lanjut Airlangga, KUR telah dimanfaatkan dengan akumulasi Rp322 triliun yang diberikan kepada 29,5 juta debitur.

Berdasarkan data Kemenkop UKM pada Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.

Airlanggan berharap, berbagai upaya dan program yang telah diinisiasi oleh pemerintah dapat diperkuat dan didukung oleh berbagai pihak. Termasuk sektor swasta agar dapat semakin memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM.