Potensi Produk Halal RI Bisa Capai 7,8 Kuadriliun, Pesantren Jadi Kunci

LANGIT7.ID–Jakarta; Komitmen dalam membangun ekonomi syariah nasional terus diperkuat. Salah satu bentuk konkretnya ditunjukkan melalui pertemuan Dewan Pakar Ekonomi Syariah Rezza Artha dengan KH Ma’ruf Amin di kediaman pribadi Ma’ruf di Cimanggis, Depok, Sabtu (10/5). Pertemuan tersebut menyoroti arah strategis ekonomi syariah pasca Pemerintahan Jokowi–Ma’ruf, serta memastikan keberlanjutan program-program unggulan pada masa pemerintahan Prabowo–Gibran.

Rezza Artha menilai bahwa keberadaan 42.000 pesantren dengan 4,8 juta santri di Indonesia adalah peluang emas. Menurutnya, jika pesantren-pesantren ini diberdayakan sebagai sentra produksi produk halal dan layanan syariah, maka dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian nasional.

"Bayangkan bagaimana dampaknya jika masing-masing pesantren tersebut dapat menjadi sentra-sentra produksi produk halal dan jasa syariah di berbagai bidang, ini tentunya akan menjadi sumbangan besar bagi perekonomian," ujar dia, dikutip Senin (12/5/2025).

Ia juga menambahkan, potensi ekspor produk halal ke negara-negara mayoritas Muslim di dunia masih sangat terbuka.

"Itu baru yang di dalam negerinya saja, belum lagi potensi ekspor produk-produk halal ke negara-negara Muslim dunia yang pada 2022 senilai 5,7 kuadriliun dan dipredisksi pada 2027 akan menyentuh 7,8 kuadriliun," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Rezza menjelaskan bahwa pihaknya masih terus menjalin koordinasi erat dengan Wapres ke-13 KH Ma’ruf Amin demi memastikan arah kebijakan ekonomi syariah tetap on track. Ia menggarisbawahi pentingnya kesinambungan visi, strategi, dan eksekusi di lapangan.

“Ini adalah bukti keberlanjutan yang dijanjikan Prabowo Gibran pada saat kampanye kemarin akan terus melanjutkan kebijakan-kebijakan dan program-program Ekonomi Syariah yang sudah ditorehkan oleh Pemerintahan Jokowi Maruf," kata Reza.

Ia juga menjabarkan sejumlah upaya konkret yang telah dilakukan oleh timnya selama ini.

"Sehingga hari ini, Rezza menjelaskan kembali tentang apa-apa yang sudah dan sedang kami kerjakan dalam rangka pengembangan ekonomi syariah kedepan secara berkelanjutan."

Rezza menggarisbawahi bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia harus melihat ekonomi syariah sebagai sektor yang sangat menjanjikan.

"Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini tentunya menjadikan Ekonomi Syariah sangatlah prospektif dan akan dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila dikembangkan dengan baik", jelasnya.

Tim Pakar Ekonomi Syariah sendiri sudah dibentuk sejak 2024 dan terus aktif mengawal program-program ekonomi syariah sebagai bagian dari visi besar pasangan Prabowo–Gibran. Rezza menegaskan bahwa pekerjaan ini bukan semata urusan teknis pemerintahan, tetapi bentuk nyata dari pelayanan kepada umat.

KH Ma’ruf Amin sebagai tokoh sentral ekonomi syariah di Indonesia juga turut memberi arahan penting kepada tim pakar. Ia menyampaikan dua arahan yang harus menjadi fokus utama ke depan.

"Pertama terkait untuk bagaimana terus mengawal program-program Ekonomi Syariah untuk tepat mencapai target dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional," sebut Maruf Amin.

“Kedua menekankan pentingnya anak-anak muda Indonesia untuk semakin aktif dan terus menggelorakan semangat Ekonomi Syariah di berbagai sektor seperti industri halal, kuliner halal, perbankan dan keuangan syariah hingga pariwisata muslim friendly yang tengah menjadi tren dunia saat ini,” sebutnya.

Lebih lanjut, Rezza juga menekankan bahwa Ma’ruf Amin tetap akan berperan aktif, meskipun tak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.

Ma’ruf Amin pun disebut tetap akan berperan aktif mengawal agenda-agenda ekonomi syariah meski tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden. Peran tersebut dianggap sebagai bentuk kontribusi untuk umat, yang tidak bergantung pada posisi formal di pemerintahan.

Pertemuan ini menunjukkan bahwa agenda pembangunan ekonomi syariah bukan hanya menjadi program jangka pendek, tetapi visi jangka panjang lintas pemerintahan, yang dirancang untuk memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.