LANGIT7.ID-Jakarta; Seorang pakar HAM dari PBB menyoroti lebih dari 60 perusahaan, termasuk produsen senjata besar dan raksasa teknologi, yang diduga ikut terlibat mendukung pemukiman Israel dan aksi militernya di Gaza. Ia menyebut kampanye militer itu sebagai “kampanye genosida.”
Francesca Albanese, seorang pengacara HAM asal Italia yang menjabat sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, menyusun laporan ini berdasarkan lebih dari 200 masukan dari negara-negara, aktivis HAM, perusahaan, dan akademisi.
Laporan sepanjang 27 halaman yang dirilis Senin malam itu mendesak agar perusahaan-perusahaan tersebut menghentikan kerja sama bisnis dengan Israel dan menuntut pertanggungjawaban hukum bagi para eksekutif yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum internasional.
Baca juga: Palestina Diterpa Serangan Baru, Upaya Gencatan Senjata Masuk ke Meja Washington“Ketika kehidupan di Gaza dihancurkan dan Tepi Barat terus diserang, laporan ini menunjukkan alasan kenapa genosida Israel terus berlangsung: karena ini menguntungkan bagi banyak pihak,” tulis Albanese dalam laporannya. Ia menuduh sejumlah perusahaan terikat secara finansial pada sistem apartheid dan militerisme Israel.
Misi Israel di Jenewa menyebut laporan ini “tidak berdasar secara hukum, fitnah, dan bentuk penyalahgunaan wewenang secara terang-terangan.” Sementara kantor Perdana Menteri Israel dan Kementerian Luar Negeri belum memberikan tanggapan saat diminta komentar.
Israel sendiri menolak tuduhan genosida di Gaza, dengan alasan membela diri atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya, berdasarkan data pemerintah Israel.
Sejak saat itu, perang di Gaza telah menewaskan lebih dari 56.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut hingga tinggal puing-puing.
Laporan ini mengelompokkan perusahaan-perusahaan berdasarkan sektor, seperti militer atau teknologi, meskipun tidak selalu jelas apakah mereka terlibat langsung dalam proyek pemukiman atau kampanye militer di Gaza. Sekitar 15 perusahaan diketahui menanggapi langsung ke kantor Albanese, tetapi tanggapan mereka tidak dipublikasikan.
Beberapa perusahaan senjata seperti Lockheed Martin dan Leonardo disebut karena produk senjata mereka diduga digunakan di Gaza. Perusahaan alat berat seperti Caterpillar Inc dan HD Hyundai juga masuk dalam daftar karena alat mereka dinilai berkontribusi pada penghancuran properti di wilayah Palestina.
Caterpillar sebelumnya menyatakan bahwa mereka mengharapkan produknya digunakan sesuai hukum kemanusiaan internasional. Tidak ada satu pun perusahaan yang langsung menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Nama-nama besar di dunia teknologi seperti Alphabet (induk Google), Amazon, Microsoft, dan IBM juga disebut sebagai pemain kunci dalam sistem pengawasan Israel serta penghancuran Gaza yang masih berlangsung.
Alphabet sebelumnya sudah membela kontrak layanan cloud senilai US$ 1,2 miliar dengan pemerintah Israel dan menyatakan bahwa proyek tersebut tidak ditujukan untuk operasi militer atau intelijen.
Perusahaan teknologi Palantir Technologies juga disebut karena menyediakan alat kecerdasan buatan untuk militer Israel, meski laporan tersebut tidak merinci penggunaannya secara spesifik.
Laporan ini memperluas daftar database PBB sebelumnya yang memuat perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemukiman Israel, terakhir diperbarui pada Juni 2023. Dalam versi terbaru ini, ada tambahan nama-nama baru dan penjabaran lebih detail mengenai keterkaitan mereka dengan konflik di Gaza.
Laporan lengkapnya akan dipresentasikan di Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara pada hari Kamis. Meskipun dewan ini tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, hasil investigasi mereka kadang digunakan dalam proses hukum internasional.
Israel dan Amerika Serikat telah keluar dari Dewan HAM PBB awal tahun ini dengan alasan dewan tersebut bias terhadap Israel.
(lam)