Fadli Zon Pastikan Sejarah Nasional Ditulis Ulang Secara Terbuka dan Ilmiah

LANGIT7.ID-Jakarta; Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan untuk memastikan proses penulisan sejarah nasional dilakukan secara terbuka, ilmiah, dan inklusif. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Dalam waktu dekat, tentu akan kita lakukan uji publik karena penulisan sejarah ini sangat terbuka untuk didiskusikan,” ujar Menteri Kebudayaan.

Menteri Kebudayaan menekankan bahwa program penulisan sejarah bukan merupakan inisiatif baru, melainkan kelanjutan dari upaya penyempurnaan narasi sejarah nasional yang telah lama tidak diperbarui. “Saya ingin menegaskan bahwa penulisan sejarah ini bukan sebuah program baru tapi kelanjutan. Memang ada beberapa buku sejarah yang pernah diterbitkan, namun masih terdapat beberapa kekurangan dan sudah terlampau cukup lama tidak diperbaharui. Terakhir sejarah kita ditulis pada era Habibie, sehingga sudah 26 tahun tidak ada sejarah yang diperbaharui kembali. Inilah yang menjadi landasan penulisan sejarah tersebut,” jelasnya.

Menurut Menbud Fadli Zon, sejarah memiliki arti penting sebagai identitas bangsa dan menjadi momentum strategis untuk mendidik generasi muda agar tidak melupakan jati diri di tengah derasnya arus globalisasi. “Sejarah ini penting dan merupakan identitas bangsa dan penulisan sejarah ini menjadi momentum yang tepat untuk mengedukasi generasi muda supaya jangan lupa akan sejarah dan sejarah sebagai jati diri bangsa di tengah arus globalisasi yang kuat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penulisan sejarah nasional akan menggunakan perspektif Indonesia sentris dengan tujuan memperkuat kepentingan nasional. “Sejarah ini tentu ditulis dengan perspektif Indonesia sentris untuk kepentingan nasional,” ujarnya. Dalam masa kolonialisme misalnya, ia menguraikan, kepentingan nasional kita adalah aspek perjuangan melawan penjajah bukan lama penjajahannya.

Selain itu, Menteri Kebudayaan juga mengungkapkan niat untuk memperkaya narasi sejarah dengan memasukkan temuan-temuan arkeologi terbaru yang menunjukkan betapa panjangnya sejarah peradaban Nusantara. “Awal sejarah peradaban Indonesia dan berbagai temuan arkeologis terbaru juga ingin kita masukkan ke dalam penulisan sejarah ini yang dimulai dari 1,8 juta tahun lalu dengan berdasarkan pada artefak-artefak yang ditemukan di Indonesia. Sehingga kita bisa menjadi salah satu peradaban tertua di dunia yang memang diakui oleh dunia internasional,” jelasnya.

Terkait isu yang ramai di publik mengenai diksi ‘pemerkosaan massal’ dalam konteks kerusuhan Mei 1998, Menteri Kebudayaan menyatakan tidak pernah menyangkal peristiwa itu, tetapi ia meragukan penggunaan diksi “massal” yang dianggap identik dengan kejadian yang terstruktur dan sistematis.



“Massal itu sangat identik dengan terstruktur dan sistematis. Di Nanjing, korbannya diperkirakan 100.000 sampai 200.000, di Bosnia 30.000 sampai 50.000. Nah, di kita, saya tidak menegasikan bahwa itu terjadi, dan saya mengutuk dengan keras,” kata Fadli.

“Tentu saja saya mengutuk dan mengecam kasus pemerkosaan yang terjadi pada peristiwa kerusuhan Mei 1998,” tegasnya. Ia mengaku mengikuti perdebatan isu ini lebih dari 20 tahun, termasuk diskusi di berbagai forum publik. “Saya siap sebagai seorang sejarawan dan peneliti untuk mendiskusikan ini. Menbud juga menegaskan bahwa keraguannya akan penggunaan diksi “massal” tersebut merupakan pendapat pribadi dan tidak berkaitan dengan isi penulisan buku sejarah.

Menteri Kebudayaan juga menekankan bahwa proses penulisan sejarah ini dijaga sepenuhnya dari intervensi pihak manapun, termasuk dirinya sendiri dan internal Kementerian. “Karena memang dalam proses penulisan sejarah ini melibatkan para sejarawan yang telah memiliki kredibilitas dan pengalaman mendalam di bidang sejarah, sehingga tentunya proses penulisan dilakukan dengan penuh ketelitian dan menggunakan data-data yang valid,” imbuh Menbud Fadli.

Selain mengangkat peristiwa-peristiwa penting di dalam negeri, penulisan sejarah ke depan juga diarahkan memiliki tone positif dengan menyoroti capaian-capaian Indonesia di kancah internasional, memperkuat rasa bangga dan kepercayaan diri nasional. Untuk tone positif itu, menurut Menbud, bukan berarti melupakan apalagi menegasikan peristiwa-peristiwa tragis di masa lampau di antaranya kerusuhan Mei 1998 dan sebagainya.

Sebagai penutup, Menteri Kebudayaan menyampaikan harapan agar penulisan sejarah nasional ini dapat menjadi instrumen pemersatu bangsa. “Kita berharap penulisan sejarah ini akan menjadi pemersatu bangsa dan jangan sampai kita terpengaruh oleh narasi luar yang dapat memecah belah bangsa. Semoga kita dapat segera melakukan uji publik sebagai bentuk keterbukaan kita kepada masyarakat,” tutup Menteri Fadli.

Hadir dalam rapat, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian; Para Wakil Ketua Komisi X DPR RI; Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah Tjahjani; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Fryda Lucyana; Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri; dan para pejabat Eselon II Kementerian Kebudayaan.

Dalam rapat kerja ini, Komisi X DPR RI juga mendesak percepatan uji publik penulisan buku sejarah. Sejalan dengan desakan tersebut Kementerian Kebudayaan telah memprogramkan uji publik di beberapa wilayah untuk merangkum masukan dari berbagai pihak.