Ahli PBB Desak Negara-Negara Hentikan Hubungan Dagang dengan Israel karena Diduga Lakukan Kampanye Genosida di Gaza

LANGIT7.ID-Jakarta; Seorang ahli dari PBB pada hari Kamis (3/7) menyerukan agar negara-negara di dunia menghentikan pasokan senjata dan memutus hubungan dagang serta keuangan dengan Israel. Ia menuduh Israel sedang menjalankan “kampanye genosida” di Gaza.

Dalam pidatonya di Dewan HAM PBB, Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, Francesca Albanese, menyebut situasi di sana “sangat mengerikan seperti kiamat”.

“Israel bertanggung jawab atas salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern,” ucap Albanese, yang langsung mendapat tepuk tangan dari anggota dewan di Jenewa.

Sampai berita ini diturunkan, misi diplomatik Israel di Jenewa belum memberikan komentar atas pernyataan Albanese.

Israel sebelumnya membantah tuduhan genosida di Gaza dan mengklaim aksinya adalah bentuk pembelaan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Perwakilan Israel tidak hadir dalam pertemuan itu karena kebijakan barunya yang memutus hubungan dengan Dewan HAM, yang mereka anggap bias antisemit.

Albanese adalah salah satu dari puluhan pakar independen PBB yang ditugaskan untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM di berbagai negara. Kali ini, dia menyampaikan laporan terbarunya yang mencantumkan lebih dari 60 perusahaan yang disebut ikut terlibat dalam mendukung permukiman ilegal Israel dan aksi militer di Gaza.

“Yang saya ungkap bukan sekadar daftar nama, tapi sebuah sistem. Dan sistem ini harus dibongkar,” kata Albanese di hadapan dewan.

“Kita harus mengubah arah situasi ini,” lanjutnya. Ia mendorong negara-negara untuk memberlakukan embargo senjata total terhadap Israel, menghentikan semua perjanjian dagang, dan memastikan perusahaan-perusahaan yang terlibat bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hukum internasional.

Sebelumnya, misi diplomatik Israel di Jenewa sudah lebih dulu mengecam laporan Albanese dan menyebutnya sebagai “fitnah yang tak berdasar secara hukum dan penyalahgunaan jabatan secara terang-terangan.”