Pengrajin Sandal di India Banjir Pesanan, Usai Protes ke Merek Prada Menjadi Viral

LANGIT7.ID-, - Di balik sebuah kejadian selalu bisa diambil sisi baiknya. Seperti yang terjadi pada pengrajin sandal Kolhapur, di mana mereka dibanjiri pesanan seusai ramainya tudingan bahwa merek fesyen mewah Prada menjiplak sandal tradisional khas India tersebut.

Atas tudingan penjiplakan, permohonan tentang ganti rugi telah diajukan di pengadilan tinggi. Mereka menuntut Prada membayar ganti rugi dan kompensasi kepada para perajin, beserta kerja sama yang diawasi pengadilan antara label mewah tersebut dan asosiasi perajin. Melansir BBC, Sabtu (5/7/2025).

Presiden Kamar Dagang, Industri, & Pertanian Maharashtra (MCCIA), sebuah kelompok perdagangan industri terkemuka, Lalit Gandhi mengatakan bahwa dukungan Prada terhadap sandal Kolhapuri juga dapat bermanfaat bagi para perajin.

"Dengan merek mereka, nilai (sandal Kolhapuri) akan meningkat berkali-kali lipat. Namun, kami ingin sebagian keuntungan tersebut diberikan kepada para perajin untuk perbaikan mereka," kata Gandhi.

Baca juga: Prada Dituntut Ganti Rugi, Buntut Tudingan Menjiplak Sandal Tradisional India

Hal ini dibenarkan oleh Rohit Balkrishna Gavali, seorang penjual sandal di Kolhapur. Ia melihat kini mulai terlihat perbedaan nyata dalam hal penjualan sandal Kolhapur. "Desain yang digunakan Prada bahkan tidak terlalu populer, tetapi sekarang orang-orang memintanya, dengan klien dari Dubai, AS, dan Qatar yang memesan," ungkapnya.

"Terkadang, kontroversi dapat membantu," tambah Rohit. "Namun, akan lebih baik jika hal itu juga mendatangkan rasa hormat dan harga yang lebih baik bagi mereka yang menjaga tradisi ini tetap hidup."

Cerita di Balik Sandal Kolhapur Khas India

Menilik sejarah, sandal ini pertama dibuat pada abad ke-12 oleh anggota komunitas Charmakar (tukang sepatu) yang terpinggirkan, yang juga dikenal sebagai chamar.

Lalu pada awal abad ke-20, kerajinan ini berkembang pesat ketika penguasa Kolhapur saat itu, Chhatrapati Shahu Maharaj memberikan perlindungan kerajaan kepada komunitas ini. Seperti diungkapan Kavita Gagrani, seorang profesor sejarah di New College di Kolhapur.

Saat ini, hampir 100.000 perajin di seluruh India terlibat dalam perdagangan dengan industri yang bernilai lebih dari USD200 juta, menurut Kamar Dagang, Industri, & Pertanian Maharashtra (MACCIA), sebuah kelompok perdagangan industri terkemuka.

Namun, sebagian besar dari mereka terus bekerja di tempat-tempat yang tidak terorganisir dengan kondisi yang menyedihkan.

"Saya tidak pernah mengenyam pendidikan. Ini semua yang saya tahu, dan saya memperoleh sekitar USD4-5 sehari, tergantung pada jumlah pesanan," kata Sunita Satpute (60).

Baca juga: Koleksi Terbaru Prada Tuai Protes karena Dinilai Merampas Budaya India

Ia sendiri yang mengukir pola-pola halus dengan tangan, secara manual, namun tidak diberi kompensasi yang adil untuk jam kerja mereka yang panjang. Itulah sebabnya anak-anak Sunita tidak ingin meneruskan kerajinan tersebut.

Belum lagi harga bahan baku yaitu kulit sapi atau kerbau menjadi sangat mahal. Secara tradisional, perajin akan menggunakan kulit sapi dan kerbau untuk membuat sandal ini. Namun sejak 2014, ketika Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu berkuasa, melarang penggunaan kulit sapi yang dinilai sebagai tindakan pembantaian sapi. Sapi dianggap suci oleh umat Hindu.

Pada tahun 2015, negara bagian Maharashtra melarang penyembelihan sapi dan penjualan serta konsumsi daging sapi, yang memaksa para perajin untuk bergantung pada kulit kerbau yang bersumber dari negara bagian tetangga, sehingga meningkatkan biaya produksi mereka.

Selain itu, penjual tradisional juga berjuang untuk bersaing dengan tiruan sintetis yang membanjiri pasar. "Pelanggan menginginkan sandal yang lebih murah dan tidak selalu dapat membedakannya," kata Rohit Balkrishna Gavali, penjual sandal Kolhapuri generasi kedua.

Pada tahun 2019, pemerintah India telah memberikan Indikasi Geografis (IG) kepada sandal Kolhapuri, yaitu semacam label yang menandai keaslian sandal tersebut, demi melindungi nama dan desainnya di India serta mencegah penggunaan yang tidak sah oleh pihak luar.

Namun, secara global, tidak ada hukum yang mengikat yang menghentikan negara atau merek lain dari peniruan estetika.