Israel Kirim Delegasi ke Qatar, Peluang Gencatan Senjata Gaza Terbuka Lebar

LANGIT7.ID-Jakarta; Israel berencana mengirim delegasi ke Qatar untuk membahas kesepakatan soal gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza, seperti dilaporkan Channel 12 Israel pada Sabtu, mengutip seorang pejabat senior Israel.

Belum jelas apakah delegasi itu akan berangkat ke Qatar pada hari Sabtu atau Minggu.

Sabtu kemarin, Israel masih mempertimbangkan respons resminya setelah Hamas menyatakan siap segera memulai perundingan berdasarkan proposal gencatan senjata yang disponsori AS.

Kabinet keamanan Israel dijadwalkan menggelar pertemuan usai sabat Yahudi berakhir saat matahari terbenam. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tengah bersiap untuk terbang ke Washington dan bertemu Presiden AS Donald Trump pada Senin.

Baca juga: Erdogan Minta Trump Turun Tangan Hentikan Penembakan di Lokasi Bantuan Gaza

Trump sendiri tengah mendorong kembali upaya untuk mengakhiri perang di Gaza yang sudah berlangsung hampir 21 bulan. Sabtu kemarin saja, menurut badan pertahanan sipil Gaza, 35 warga tewas akibat operasi militer Israel.

Saat ditanya soal tanggapan Hamas terhadap proposal gencatan senjata terbaru, seorang pejabat pemerintah Israel mengatakan ke AFP, “Belum ada keputusan yang diambil soal itu.”

Hamas menyampaikan pengumuman mereka Jumat malam setelah menggelar konsultasi dengan faksi-faksi Palestina lainnya.

“Gerakan ini siap terlibat secara serius dan segera dalam siklus negosiasi untuk membahas mekanisme pelaksanaan” usulan gencatan senjata yang didukung AS, kata Hamas dalam pernyataannya.

Dua sumber Palestina yang dekat dengan proses perundingan mengatakan ke AFP bahwa proposal itu mencakup masa gencatan senjata selama 60 hari, di mana Hamas akan membebaskan 10 sandera hidup dan beberapa jenazah sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina di penjara Israel.

Namun, Hamas juga menuntut beberapa syarat, termasuk penarikan pasukan Israel, jaminan agar perang tak kembali meletus selama masa negosiasi, dan dikembalikannya sistem distribusi bantuan yang dipimpin PBB.

Sementara itu, kelompok sekutu Hamas, Jihad Islam, juga mendukung perundingan gencatan senjata, tapi meminta jaminan agar Israel “tidak kembali melakukan agresi” setelah para sandera dibebaskan.

Saat ditanya soal respons Hamas di dalam pesawat Air Force One, Trump mengatakan, “Bagus itu. Mereka belum memberi saya briefing soal itu. Tapi kita harus segera selesaikan ini. Harus ada langkah nyata soal Gaza.”

Perang di Gaza dimulai Oktober 2023 saat Hamas menyerang Israel, yang kemudian dibalas dengan operasi militer besar-besaran untuk menghancurkan Hamas dan membawa pulang semua sandera yang diculik kelompok militan Palestina.

Sebelumnya, dua gencatan senjata sempat berhasil dicapai lewat mediasi Qatar, Mesir, dan AS. Gencatan itu sempat menghentikan pertempuran sementara dan memungkinkan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.

Dari total 251 sandera yang dibawa kabur oleh militan Palestina saat serangan Oktober 2023, sebanyak 49 masih ditahan di Gaza. Militer Israel menyatakan, 27 di antaranya diyakini sudah tewas.

Seruan untuk Kesepakatan Menyeluruh

Kementerian Luar Negeri Mesir pada Sabtu menyatakan bahwa Menlu Badr Abdelatty melakukan panggilan telepon dengan perwakilan utama AS dalam pembicaraan gencatan senjata, Steve Witkoff, untuk membahas perkembangan terakhir dan persiapan pertemuan tidak langsung antara pihak-pihak yang terlibat.

Di sisi lain, menjelang aksi mingguan menuntut pemulangan para sandera, kelompok utama yang mewakili keluarga mereka kembali menyerukan agar ada kesepakatan negosiasi yang menyeluruh.

“Sekarang adalah saatnya untuk menciptakan kesepakatan menyeluruh yang menjamin kembalinya semua sandera,” kata Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang.

Namun, berbagai upaya gencatan senjata sebelumnya selalu menemui jalan buntu, terutama karena Israel menolak permintaan Hamas soal jaminan gencatan senjata permanen.

Perang yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini telah memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza, di mana lebih dari dua juta penduduknya kini hidup dalam situasi darurat. Apalagi Israel baru-baru ini memperluas operasi militernya di wilayah tersebut.

Sejak akhir Mei, sebuah kelompok bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang didukung AS dan Israel, mengambil alih distribusi makanan di Gaza setelah Israel melonggarkan blokade bantuan yang sudah berlangsung lebih dari dua bulan.

Namun, Sabtu kemarin, GHF melaporkan bahwa dua staf asal Amerika terluka dalam “serangan teroris yang ditargetkan” di pusat bantuan mereka di Khan Yunis, Gaza Selatan. Menurut laporan, dua penyerang melemparkan dua granat ke arah mereka.

Militer Israel mengatakan telah mengevakuasi para korban yang terluka.

Meski begitu, lembaga-lembaga PBB dan organisasi bantuan besar lainnya menolak bekerja sama dengan GHF karena khawatir kelompok itu dibentuk untuk melayani kepentingan militer Israel.

Distribusi bantuan oleh GHF juga sering diwarnai insiden penembakan oleh pasukan Israel terhadap warga yang mengantre makanan.

Juru bicara HAM PBB, Ravina Shamdasani, menyebutkan bahwa lebih dari 500 orang telah tewas saat menunggu bantuan makanan di titik distribusi GHF.

Namun, Ketua GHF Johnnie Moore – seorang pemimpin evangelis Kristen yang dekat dengan Trump – menolak seruan agar distribusi bantuan kembali dipimpin PBB. “Kami tidak akan dibungkam,” ujarnya pada Rabu lalu.

35 Tewas Akibat Serangan Israel

Juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, mengatakan bahwa operasi militer Israel pada Sabtu telah menewaskan 35 orang di seluruh wilayah Gaza.

Namun karena adanya pembatasan media dan kesulitan akses ke lokasi kejadian, AFP menyatakan tidak bisa memverifikasi data tersebut secara independen.

Saat dimintai komentar, militer Israel menolak memberikan keterangan soal serangan spesifik tanpa koordinat lokasi yang jelas.

Serangan Hamas pada Oktober 2023 menewaskan 1.219 orang, sebagian besar warga sipil, menurut data AFP berdasarkan laporan resmi Israel.

Sementara itu, serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 57.338 orang di Gaza, juga mayoritas warga sipil, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Angka tersebut dinyatakan kredibel oleh PBB.