KBRI Siap Kawal Haji 2026 dari Awal Demi Pelayanan Jemaah Lebih Baik

LANGIT7.ID–Jakarta; Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi menegaskan kesiapan penuh mereka untuk memperkuat peran dalam proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Keterlibatan dini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada jemaah haji asal Indonesia di tanah suci.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Arab Saudi, Abdulaziz Ahmad, dalam sesi pemaparan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Haji 1446 H/2025 M yang berlangsung di Serpong, Banten, Selasa (29/7/2025).

Dubes Abdulaziz menyoroti pentingnya pendekatan diplomatik sejak tahap awal dalam perencanaan penyelenggaraan haji. Menurutnya, KBRI Riyadh siap mendampingi pemerintah Indonesia untuk menjalankan berbagai urusan strategis seperti fasilitasi izin, negosiasi kebijakan dengan otoritas Arab Saudi, serta protokol kesehatan dan keimigrasian.

“Keterlibatan KBRI sejak awal akan memperkuat diplomasi pelayanan jemaah. Banyak masalah bisa dicegah jika koordinasi lintas kementerian dilakukan secara dini,” ujar Abdulaziz dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa haji bukan hanya soal ibadah personal, tetapi sebuah proses besar yang memerlukan ketepatan dalam tata kelola teknis dan kesiapan fisik jemaah. Oleh karena itu, pendekatan lintas sektor dan sinergi antarlembaga sangat krusial.

Peran Strategis Diplomasi dalam Teknis Penyelenggaraan Haji

Dubes RI menyoroti sejumlah isu krusial yang harus segera mendapat perhatian khusus dari para pemangku kebijakan. Misalnya, perizinan untuk Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), akses petugas melalui tasreh, serta komunikasi intensif menjelang peralihan tanggung jawab penyelenggaraan haji ke Badan Penyelenggara Haji (BPH).

Dalam pandangan Abdulaziz, masalah-masalah teknis semacam ini sering kali menjadi batu sandungan dalam pelayanan jemaah jika tidak ditangani sejak dini. Diplomasi yang aktif dari KBRI bisa menjadi kunci pencegahan berbagai hambatan administratif di lapangan.

Tak hanya itu, Dubes RI juga memberikan berbagai masukan teknis untuk memperbaiki fase-fase penting dalam pelaksanaan haji. Beberapa di antaranya adalah penyusunan kloter berdasarkan kebugaran jemaah, sistem akomodasi yang lebih terintegrasi, serta manajemen logistik di Armuzna.

“Evaluasi ini bukan kritik, tapi bagian dari upaya membangun sistem yang lebih kuat,” tegasnya.


Momentum Transisi Jadi Titik Awal Penguatan Sistem

Rakernas yang mengusung tema “Legacy, Change and Continuity: Mewariskan Fondasi, Mengawal Perubahan, Membangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji” ini juga menjadi momentum penting bagi KBRI untuk menyampaikan pandangan soal transisi penyelenggaraan haji ke entitas baru.

Abdulaziz menyampaikan bahwa momentum transisi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat sistem yang sudah ada. Ia menyarankan agar fokus pembenahan dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya usulan penambahan kuota.

“Transisi ini adalah momentum pembenahan. Jangan dulu menambah kuota, fokus dulu membangun sistem yang kuat,” katanya.

Salah satu gagasan yang ia dorong adalah pembatasan jumlah syarikah demi memudahkan pengawasan, serta klasterisasi hotel berdasarkan wilayah kerja penyedia layanan agar pengelolaan lebih efisien dan terkoordinasi.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya rekrutmen petugas dengan kemampuan bahasa asing untuk memperlancar komunikasi lapangan serta penyusunan pedoman teknis dalam penetapan kloter dan standar istitha’ah.

Dengan pendekatan strategis dan kesiapan penuh dari KBRI Riyadh, diharapkan pelaksanaan ibadah haji 2026 mendatang dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan memuaskan bagi seluruh jemaah Indonesia.