Banjir Dukungan Barat, Puluhan Negara Desak Israel Buka Koridor Medis untuk Pasien Gaza

LANGIT7.ID-Jakarta; Puluhan negara Barat pada Senin (22/9) menyerukan agar koridor medis antara Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel kembali dibuka. Mereka menawarkan bantuan berupa dana, tenaga medis, hingga peralatan agar pasien Gaza bisa mendapat perawatan di wilayah Palestina.

“Kami mendesak Israel untuk memulihkan koridor medis menuju Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, agar evakuasi pasien dari Gaza bisa dilanjutkan dan mereka segera mendapatkan perawatan yang sangat dibutuhkan di tanah Palestina,” bunyi pernyataan bersama yang dirilis Kanada.

Sejumlah negara yang menandatangani pernyataan ini antara lain Austria, Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Uni Eropa, dan Polandia. Amerika Serikat tidak tercatat sebagai penandatangan.

“Kami juga mendesak Israel untuk mencabut pembatasan pengiriman obat-obatan dan peralatan medis ke Gaza,” lanjut pernyataan itu.

Lembaga kemanusiaan sebelumnya menegaskan bahwa sejak Israel mencabut blokade bantuan pada Mei, obat-obatan dan bantuan lain yang masuk ke Gaza masih sangat minim. WHO bahkan menyebut pada Mei lalu bahwa sistem kesehatan Gaza berada di ambang kehancuran. Israel tetap menguasai semua akses ke Gaza dan mengklaim sudah mengizinkan cukup banyak bantuan makanan dan suplai masuk ke wilayah tersebut.

Namun, gambar-gambar warga Palestina yang kelaparan, termasuk anak-anak, memicu kecaman dunia atas serangan Israel di Gaza. Sejak Oktober 2023, puluhan ribu orang tewas, seluruh penduduk Gaza mengungsi di dalam negeri, dan krisis kelaparan kian meluas. Sejumlah pakar HAM, akademisi, hingga penyelidikan PBB menyebut situasi ini sebagai genosida.

Israel berkeras bahwa semua tindakannya adalah bentuk pembelaan diri setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang.

Sementara itu, sejumlah sekutu dekat AS, termasuk Inggris dan Prancis, kini justru mendukung pengakuan negara Palestina di PBB sebagai jalan menuju solusi dua negara, meski langkah ini ditentang Washington.