Ekonomi Syariah Indonesia Kian Perkasa, Airlangga: Siap Jadi Nomor Satu Dunia

LANGIT7.ID–Jakarta; Indonesia semakin mantap menapaki jalannya sebagai kekuatan utama ekonomi syariah dunia. Setelah menempati posisi ketiga global dalam State of the Global Islamic Economy Report, pemerintah optimistis Indonesia akan segera menyalip posisi dua negara di atasnya dan menjadi nomor satu dalam ekonomi syariah dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, potensi Indonesia untuk memimpin ekonomi syariah global sangat besar, terutama karena dukungan sumber daya, populasi muslim terbesar di dunia, serta sistem ekonomi yang berbasis pada nilai keadilan dan keberlanjutan.

“Di sektor pakaian misalnya, demand atau kebutuhan akan pakaian muslim konsumsinya sebesar USD20 miliar atau sekitar Rp289 triliun. Kemudian, di industri makanan-minuman ini Indonesia satu-satunya negara yang menjalankan syariah full compliance karena kalau di Indonesia yang halal wajib. Nah, ekonomi industri makanan-minuman termasuk produksi dan seluruh value chain, nilainya adalah USD109 miliar atau Rp1000 triliun. Jadi kalau ini kita terus dorong syariah compliance, maka dalam waktu tidak lama dari nomor tiga, kita bisa menyalip ke nomor satu. Ini menjadi PR kita bersama,” tutur Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (9/10/2025).

Tren Positif Menuju Kepemimpinan Global

Optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Kinerja ekonomi syariah nasional terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pangsa usaha syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat, produk halal tersertifikasi melonjak pesat, ekspor halal makin kompetitif, dan aset keuangan syariah nasional telah menembus Rp10 ribu triliun pada 2025.

Pemerintah menjadikan ekonomi syariah sebagai prioritas nasional yang dituangkan dalam RPJPN 2025–2045. Fokusnya meliputi penguatan lembaga keuangan syariah, optimalisasi dana sosial Islam untuk pengentasan kemiskinan, penguatan industri halal dan UMKM, serta pembentukan regulasi yang kokoh.

“Pemerintah menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJPN 2025-2045. Fokusnya adalah memperkuat peran keuangan syariah, mengoptimalkan dana sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan, memperkuat industri halal dan UMKM, serta membangun regulasi dan kelembagaan yang lebih kokoh,” jelas Menko Airlangga.

Inovasi Keuangan Syariah dan Kekuatan Emas Nasional

Langkah konkret menuju kepemimpinan global diwujudkan melalui sejumlah inovasi. Pemerintah memperluas akses pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan Bullion Bank. Dalam satu dekade terakhir, penyaluran KUR Syariah telah mencapai Rp75 triliun bagi 1,3 juta debitur, sementara Bullion Bank yang diluncurkan pada Februari 2025 mencatat realisasi 45 ton emas — sebagian diintegrasikan dengan instrumen sosial seperti wakaf produktif.

“Potensi industri emas yang diproduksi oleh tambang kita itu satu tahun bisa memproduksi hampir 110 ton emas, sehingga tentu ini bisa menjadi underlying untuk ekonomi syariah, dan menjadi penting untuk disimpan oleh pesantren. Kalau pesantren menyimpan atau menabung emas, maka tentu mau ada gonjang-ganjing ekonomi global, yang nilainya selalu tinggi, recession proof, dan turbulent proof adalah emas. Hal ini yang perlu terus kita dorong,” papar Menko Airlangga.

Selain itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah terus digerakkan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI), dengan fokus memperluas akses layanan ke seluruh wilayah Indonesia.

Transformasi Digital dan Akselerasi Sertifikasi Halal

Langkah berikutnya adalah digitalisasi sektor syariah. Pemerintah mengintegrasikan sistem SIHALAL untuk mempercepat proses sertifikasi halal yang kini telah mencapai 5,9 juta sertifikat dari target 10 juta. Digitalisasi juga mencakup platform wakaf digital dan e-commerce halal yang mempertemukan produsen dalam negeri dengan pasar global.

“Dengan sinergi antara penguatan akses pembiayaan, literasi, dan transformasi digital, kita dapat membangun ekosistem keuangan syariah dan industri halal yang kokoh, inklusif, dan berdaya saing tinggi,” ujar Menko Airlangga.

Infrastruktur dan Sinergi Nasional

Pemerintah juga memperluas infrastruktur pendukung ekonomi syariah. Empat Kawasan Industri Halal (KIH) — Jababeka Cikarang, Serang, Bintan, dan Sidoarjo — kini aktif sebagai pusat produksi dan ekspor halal nasional. Selain itu, kehadiran Indonesia Islamic Financial Center (IIFC) menjadi tonggak penting dalam menjadikan Indonesia pusat keuangan syariah global.

Tak hanya itu, pemerintah bersama otoritas keuangan menyiapkan Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta pengembangan fitur Sukuk Bank Indonesia (SUK-BI) untuk menarik investor nonbank dan nonresiden.

“Ekonomi syariah bukan hanya tentang halal dan haram, melainkan jalan menuju pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat optimis namun waspada, mari kita bersinergi menjadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak menuju Visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Menko Airlangga.

Agenda pembukaan ISEF 2025 turut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Gubernur dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisioner OJK, Wakil Ketua MUI, serta perwakilan negara sahabat. Kehadiran mereka menjadi simbol kuatnya sinergi nasional dalam mewujudkan cita-cita besar: menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah nomor satu di dunia.