Berdayakan UMKM, Wapres: 2021 Kemiskinan Ekstrem Habis di Jateng

Langit7, Semarang - Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin berkunjung ke Kota Semarang dalam rangka pembahasan penanggulangan kemiskinan esktrem di 5 kabupaten yang ada di Jawa Tengah.

Di antaranya di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Banjarnegara dan Kebumen. Ia berharap pada akhir 2021 mendatang sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrem.

“Karena target kita 2024 kemiskinan Indonesia itu sudah 0 %. Ada 212 kabupaten, yang harus kitra selesaikan. Untuk 2021 ini ada 35 kabupaten, di jateng, ada 5 kabupaten,” kata Ma’ruf Amin, usai menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan beberapa menteri di Gedung Gradhika Bhakti Pradja, Kompleks Gubernuran, Kamis (7/10).

Baca juga: Kalangan Islam Minta Airlangga Hartarto Pilih Cawapres Muslim

Wapres menyatakan, dalam pertemuan itu, ia mendorong ada improvisasi anggaran, baik itu anggaran dari pemerintah, provinsi dan kabupaten, maupun dari CSR, dan dari Basnaz. Dalam pertemuan kali ini, sekaligus dia melihat produk UMKM, salah satu upaya untuk menghilangkan kemiskinan.

“Pemerintah menggunakan dua pendekatan, pertama adalah perlindungan sosial, melalui bantuan sosial. Kedua melalui pemberdayaan, pengembangan UMKM di daerah-daerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ma’ruf Amin juga berdialog dengan pelaku UMKM gula semut di Banyumas dan Sarung Goyor dari Kabupaten Pemalang. Beberapa kabupaten yang menyandang status kemiskinan ekstrem tersebut ternyata juga memiliki UMKM yang sudah go internasional.

“Saya lihat, beberapa kabupaten yang jadi sasaran kemiskinan banyak produk yang sudah bagus. Sudah diekspor, baik di Eropa, Rusia dan Timur Tengah. Potensi ini harus terus dikembangkan, sehingga kemiskinan bisa diatasi secara menyeluruh,” ucapnya.

Baca juga: Beradaptasi dengan Perubahan Zaman, Wapres: Koperasi Harus Lakukan Transformasi Digital

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, terkait program perlindungan sosial dari pemerintah, pihaknya akan menyiapkan data keluarga penerima manfaat (KPM) agar sinkron dengan pusat, sehingga bantuan bisa tepat sasaran.

“Saya minta pemda untuk menghitung dari desil satu di lia kabupaten prioritas itu untuk dipetakan. Setiap nama, alamat di mana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yang sudah didapat seperti apa. Kalau kemudian kita mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang mesti dilakukan kepada mereka agar terentaskan dengan cepat,”kata Ganjar.

Indikator lainnya yang bisa dijangkau dengan cepat untuk diatasi dalam waktu tiga bulan adalah program penyelesaian atau bantuan fisik. Misalnya dengan memberikan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) lengkap dengan jamban, listrik, dan sumber air yang bagus.

Persoalan lainnya yang dihadapi Jateng di antaranya tingkat pendidikan. Jika tidak lulus SD dan SMP, maka masuk dalam kategori pendidikan rendah. Tentunya hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam upaya mengentaskan kemikinan ekstrem.