Perbedaan Menkeu Purbaya dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti

LANGIT7.ID-Jakarta; Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini, adalah ketenagakerjaan yang sangat terbatas, sehingga persoalan pengangguran dan kemiskinan masih saja menjadi poblem utama bagi pemerintah.

Demikian pandangan pengamat sosial ekonomi Dr KH Anwar Abbas dalam pernyataannya yang dikirim kepada langit7.id, minggu (14/9/2025).

Menurut Abbas, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 adalah 8,47% atau setara dengan 23,85 juta jiwa. Tingkat pengangguran terbuka per februari 2025 sekitar 4,76 persen dan jumlah absolut pengangguran sekitar 7,28 juta orang, jumlah peningkatan angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang dan PHK per Juni 2025 mencapai 42.385 orang. :Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dana atau modal untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur serta lainnya agar tercipta lapangan kerja baru," ujarnya.

Oleh karena itu, tegas Abbas, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan ingin memaksa mekanisme pasar bisa berjalan lebih cepat dengan memberi suntikan dana, sehingga diharapkan ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Sumber dananya sebesar Rp 200 triliun diambil dari dana pemerintah yang mengendap di BI yang besarnya sekitar Rp 430 triliun dipindahkan ke instrumen perbankan agar bisa meningkatkan pertumbuhan kredit.

Dunia perbankan menurutnya, tentu akan berusaha mencari return yang lebih tinggi karena ada cost yang mereka tanggung berupa bunga deposito sebesar 4 persen pertahun. "Di situlah akan terjadi dorongan bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi karena kredit dan pembiayaan juga tumbuh. Jadi dengan adanya suntikan dana ke dalam sistem finansial, diharapkan akan bisa menggerakkan sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan," katanya.

"Disinilah letak persamaan pandangan Purbaya dengan Dorojatun Kuntjoro Jakti, Menko Perekonomian di zaman Megawati. Dorojatun merasa heran dengan adanya kelebihan likuiditas di perbankan sebesar Rp 200 triliun sementara pengangguran tinggi padahal kalau dana tersebut di masukkan ke sektor riil tentu akan bisa membantu mengurangi masalah yang ada. Lalu dimana letak perbedaan mereka berdua?" "Dorojatun tidak bisa merealisasikan gagasannya karena pemahaman terhadap independensi BI waktu itu tampak sangat kaku sehingga Dorojatun terpaksa mengatakan bahwa pernyataannya tidak untuk mengkritik BI selaku pemegang otoritas moneter sebab kalau saya mengkritik kebijakan moneter hukumannya Rp 2 milyar kata dorojatun."

Sementara Purbaya menurut Abbas yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini, tampak dengan mudah menyampaikan dan merealisasikan gagasannya karena kerjasama antara kementrian keuangan dan BI dalam menangani masalah ekonomi dan keuangan serta moneter sudah terbangun dengan baik. Selamat bertugas pak Purbaya.(*)