Hari Santri: Dari Resolusi Jihad ke Era Digital

LANGIT7.ID- Pagi 22 Oktober, di halaman-halaman pesantren dari Banten hingga Madura, ribuan santri berbaris rapi. Sarung disampirkan rapi, sorban di bahu, lantunan shalawat menggema. Sejak 2015, tanggal ini menjadi bagian kalender nasional: Hari Santri. Bukan hari libur, tapi hari mengenang sekelompok manusia berkopiah yang ikut menjaga tegaknya republik, dari medan jihad Surabaya 1945 hingga ruang-ruang kelas kecil di pesantren pelosok.

Penetapan hari itu bukan sekadar romantisme sejarah. Ia adalah penegasan negara bahwa republik ini lahir bukan hanya dari pena kaum pergerakan atau senjata para tentara, tetapi juga dari doa, kitab kuning, dan resolusi keagamaan yang menggetarkan.

Jejak dari Surabaya

22 Oktober 1945. Di kediaman KH. Hasyim Asy’ari, para ulama Nahdlatul Ulama berkumpul. Dari situ lahir Resolusi Jihad — fatwa yang menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban setiap muslim.

“Perang melawan penjajah hukumnya fardhu ‘ain,” tulis dokumen itu. Seruan itu menyulut perlawanan rakyat, menyalakan semangat santri dan pejuang di Surabaya, yang beberapa pekan kemudian berpuncak pada pertempuran 10 November.

Delapan dekade berselang, fatwa itu dikenang negara. Melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, Presiden Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Dalam konsideransnya, tertulis bahwa peringatan ini menjadi bentuk penghormatan bagi peran ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa.

Bukan Sekadar Sekolah Agama

Pesantren sudah lama menjadi simpul penting dalam sejarah sosial Indonesia. Ia bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tapi juga pusat budaya, ekonomi, dan perlawanan.

Martin van Bruinessen, dalam esainya Pesantren and Kitab Kuning (1994), menyebut pesantren sebagai sistem pendidikan paling adaptif di dunia Islam Asia Tenggara. Lembaga ini mampu memelihara tradisi kitab kuning sembari menyesuaikan diri dengan modernitas.

Azyumardi Azra, dalam karya klasiknya The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia (2004), menelusuri bagaimana ulama pesantren terhubung dengan jaringan keilmuan global dari Haramain hingga Hadramaut. Dari sana lahir gagasan pembaruan Islam yang tidak menolak tradisi, tetapi mengolahnya sesuai konteks Nusantara.

Di masa kolonial, pesantren juga menjadi basis perlawanan. Kyai-kyai seperti Hasyim Asy’ari, Wahid Hasyim, dan Zainal Mustafa memadukan keilmuan dan militansi. Setelah kemerdekaan, sebagian besar pesantren bergeser ke ranah sosial dan pendidikan, membangun generasi baru tanpa meninggalkan karakter tradisional yang terbuka.

Dari Fatwa ke Moderasi

Kini, tujuh dekade setelah Resolusi Jihad, pesantren berada di tengah tantangan baru: arus globalisasi, radikalisasi, dan digitalisasi pendidikan. Di sinilah Hari Santri menemukan relevansi barunya.

Santri hari ini bukan hanya mereka yang mondok. Santri adalah siapa pun yang menjunjung nilai-nilai cinta tanah air dan moderasi beragama.

Negara memandang pesantren sebagai benteng Islam rahmatan lil ‘alamin—pendidikan yang mengajarkan tasamuh (toleransi) dan tawazun (keseimbangan). Kajian Bruinessen menunjukkan, pesantren memiliki sistem nilai yang memungkinkan pluralitas tanpa kehilangan fondasi keimanan.

Meski demikian, modernisasi pesantren bukan tanpa risiko. Beberapa lembaga pendidikan Islam masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Program integrasi kurikulum umum dan agama berjalan lambat di banyak daerah.

Namun, pesantren terbukti lentur. Sejumlah riset, termasuk yang dirangkum Kementerian Agama (2022), menunjukkan tren pesantren modern yang menggabungkan hafalan kitab dengan literasi digital dan kewirausahaan. Di banyak daerah, pesantren kini menjadi sentra ekonomi mikro, penggerak koperasi, bahkan lembaga mitigasi sosial saat pandemi.

Politik dan Perdebatan

Tak semua sepakat dengan penetapan Hari Santri. Kritik muncul dari kalangan yang menilai tanggal 22 Oktober terlalu identik dengan NU, sementara tradisi Islam Indonesia lebih luas dari satu ormas.

Namun, menurut sejarawan Azyumardi Azra, peringatan itu bisa dibaca bukan sebagai monopoli sejarah, melainkan simbol pengakuan negara terhadap tradisi keagamaan pribumi yang turut membentuk nasionalisme. “Hari Santri,” tulis Azra dalam sebuah esai, “adalah penanda simbiosis antara Islam dan kebangsaan Indonesia.”

Masalahnya kini bukan lagi siapa yang paling berjasa, melainkan bagaimana nilai-nilai pesantren dapat diterjemahkan ke dalam etika publik: kerja keras, kesederhanaan, dan kepedulian sosial.

Akhir kata, Hari Santri tidak dimaksudkan sebagai nostalgia sejarah, melainkan momentum refleksi. Bahwa sarung dan sorban bukan simbol konservatisme, tapi lambang kontinuitas pengetahuan dan perjuangan moral.

Di banyak pesantren, peringatan itu diakhiri dengan doa untuk negeri. Di bawah menara masjid, para santri muda membaca tahlil dan shalawat, seperti leluhur mereka tujuh puluh tahun lalu. Bedanya, kali ini mereka membawa gawai di saku—siap menulis sejarah baru: santri yang digital, nasionalis, dan tetap berakar.