Hasil Survei: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kemendikdasmen Capai 89,8%

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia (P3M-UI) merilis hasil survei nasional mengenai evaluasi kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam satu tahun Kabinet Merah Putih.

Survei ini dilaksanakan pada 7-17 Oktober 2025 dan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hasil survei tersebut dipaparkan dalam kegiatan Diskusi Terbuka P3M–UI pada 23 Oktober 2025 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, yang dihadiri oleh para dosen, peneliti, mahasiswa, serta perwakilan media massa nasional.

"Kegiatan riset ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat," kata Kepala P3M-UI, Prof. Dr. Wahyu Sulistiadi, melalui keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

Ia menegaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif terhadap capaian, tantangan, dan persepsi publik terhadap kinerja Kemendikdasmen selama satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

"Universitas tidak hanya berfungsi sebagai penghasil ilmu, tetapi juga harus mampu menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam menilai kebijakan publik, termasuk di bidang pendidikan," imbuhnya.

Baca juga: Satu Tahun Kemendikdasmen, Menteri Abdul Mu'ti Beberkan Capaian Sesuai Arahan Presiden

Dalam paparannya, Peneliti Senior P3M-UI, Dr. Prima Ariestonandri, menjelaskan bahwa tingkat pengenalan publik terhadap berbagai program unggulan Kemendikdasmen berada pada kisaran 59,3% hingga 77,7%.

Tiga program yang paling dikenal masyarakat adalah Program Wajib Belajar 13 Tahun (77,7%), Program Digitalisasi Pembelajaran (75,8%), dan Sistem Penerimaan Murid Baru (75,0%). Sementara itu, tingkat persepsi publik terhadap pelaksanaan program-program unggulan tersebut tergolong sangat positif, di mana 96,0% hingga 98,7% responden menilai implementasinya telah berjalan baik dan sangat baik.

Temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa lebih dari 96% masyarakat meyakini program unggulan Kemendikdasmen berdampak langsung terhadap peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah, kemajuan masyarakat daerah, serta perkembangan pendidikan nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil agregat, sebanyak 89,8% responden menilai kinerja Kemendikdasmen dalam memajukan pendidikan dasar dan menengah telah berjalan baik dan sangat baik, sementara 89,1% responden optimistis bahwa kebijakan pemerintah di bidang ini akan semakin baik di masa mendatang.

Dalam sesi diskusi panel yang turut menghadirkan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI dan anggota Dewan Guru Besar UI, Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, disampaikan pandangan kritis mengenai pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Prof. Irfan menekankan bahwa sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, urusan pendidikan dasar dan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Baca juga: Kerja Sama Indonesia-Prancis, Kemendikdasmen Luncurkan Program Pelatihan Kuliner Pendidikan Vokasi

Oleh karena itu, keberhasilan Kemendikdasmen dalam melaksanakan program-programnya sangat bergantung pada efektivitas koordinasi, dukungan, dan kapasitas Pemerintah Daerah.

Ia menambahkan, evaluasi kebijakan pendidikan di masa mendatang sebaiknya tidak hanya berfokus pada opini publik, melainkan juga mempertimbangkan perspektif dan partisipasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, termasuk tenaga pendidik, kepala sekolah, organisasi profesi, serta masyarakat sipil.

Riset nasional ini menjadi bentuk kontribusi akademik P3M-UI dalam mendorong pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy research) di sektor pendidikan.

Melalui survei ini, P3M–UI berharap hasil temuan dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat pendidikan, untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.