Kisah Utsman bin Affan Menggelar Musyawarah Menjelang Kejatuhannya

LANGIT7.ID- Musim haji tahun 34 Hijriah menjadi salah satu penanda paling genting dalam sejarah kekhalifahan Utsman bin Affan. Di berbagai kota kekuasaan Islam, dari Mesir hingga Kufah, gelombang ketidakpuasan kian mengeras. Tuduhan nepotisme, distribusi harta yang timpang, serta gaya pemerintahan yang dianggap menyimpang dari preseden Umar bin Khattab menyatu dalam propaganda yang sulit dibendung.

Menghadapi situasi itu, Utsman memilih jalan yang ia yakini paling sahih: musyawarah. Muhammad Husain Haekal, dalam Usman bin Affan: Antara Kekhalifahan dengan Kerajaan, mencatat bagaimana sang khalifah memanggil para gubernur dan tokoh utama ke Mekah. Hadir di sana Abdullah bin Amir, Mu’awiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Abi Sarh, Sa’id bin As, dan Amr bin As. Mereka diminta berbicara terbuka tentang sebab-musabab fitnah yang membelit pemerintahannya.

Usulan yang muncul mencerminkan beragam wajah politik Islam awal. Abdullah bin Amir menawarkan solusi klasik imperium: alihkan potensi pembangkang ke medan perang. Sa’id bin As lebih keras, menyarankan memutus sumber fitnah dengan menyingkirkan para tokohnya. Mu’awiyah berpikir strategis, menekankan perlindungan militer dan stabilitas keamanan, dengan Syam sebagai benteng terakhir khalifah.

Di sisi lain, Abdullah bin Abi Sarh membaca persoalan itu secara pragmatis: manusia serakah, maka redamlah dengan harta. Pandangan ini sejalan dengan kritik sejumlah sejarawan modern, seperti Hugh Kennedy, yang melihat distribusi kekayaan sebagai jantung konflik politik pasca-ekspansi Islam.

Yang paling tajam justru datang dari Amr bin As. Ia menempatkan Utsman di persimpangan moral: bersikap lurus sepenuhnya atau mundur dengan terhormat. Jika bertahan, kata Amr, keputusan harus tegas dan berani. Ucapan ini, meski dibungkus loyalitas, menyiratkan kesadaran bahwa krisis telah melampaui persoalan administratif.

Sekembalinya ke Madinah, Utsman kembali bermusyawarah dengan para sahabat utama: Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Sa’d bin Abi Waqqas. Di forum ini, ketegangan terasa lebih terbuka. Mu’awiyah memperingatkan bahaya kecemburuan politik dan potensi kehancuran umat. Ali menanggapinya keras, menandai retaknya komunikasi di lingkar elite sahabat.

Utsman akhirnya berbicara membela diri. Ia membandingkan gaya kepemimpinannya dengan Abu Bakar dan Umar, serta menjelaskan kebijakannya memberi kepada kerabat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, bukan penyalahgunaan. Ia bahkan membuka ruang kritik dan menyatakan siap menerima koreksi.

Namun, seperti dicatat Wilferd Madelung dalam The Succession to Muhammad, konsensus elite tak selalu sejalan dengan denyut akar rumput. Musyawarah itu berakhir dengan pujian, tetapi krisis tetap bergerak. Di luar forum, ketidakpuasan telah berubah menjadi amarah politik.

Musyawarah Utsman menunjukkan ironi besar dalam sejarah Islam awal: niat menjaga persatuan justru berlangsung di tengah struktur kekuasaan yang kian rapuh. Ketika legitimasi moral dan politik tak lagi bertemu, dialog kehilangan daya cegahnya. Beberapa bulan kemudian, sejarah mencatat akhir tragis sang khalifah di rumahnya sendiri.