Muhammadiyah ke Pemerintah: Jangan Terjebak BoP Buatan Trump!

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan sikap atas langkah pemerintah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) buatan Presiden AS Donald Trump.

Dalam pernyataan resminya, PP Muhammadiyah menilai Charter BoP tidak memuat roadmap menuju kemerdekaan Palestina.

"Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa BoP tidak akan pernah menyentuh akar persoalan yakni mengakhiri penjajahan Israel atas Palestina," kata PP Muhammadiyah melalui Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) dalam rilis resmi, dikutip Senin (9/2/2026).

Baca juga: "Akal Bulus" di Balik Dewan Perdamaian Gaza: Menyoal Iuran Rp 16,7 Triliun dan Tanggung Jawab Moral

BoP sendiri dibentuk berdasarkan Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 29 September 2025 dan kemudian didukung Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi No. 2803 pada 17 November 2025.

Indonesia mendalah jadi salah satu negara yang menandatangani sekaligus anggota dari lembaga tersebut.

Organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini menegaskan bahwa setiap upaya perdamaian harus berlandaskan keadilan.

"Tanpa keadilan perdamaian itu akan bersifat semua karena melanggar prinsip keadailan dan hak asasi manusia (HAM) yang telah diakui dalam hukum internasional," tegasnya.

Lebih lanjut Muhammadiyah mempertanyakan dasar hukum pembentukan Charter BoP yang dinilai berpotensi menabrak kedaulatan negara-negara anggota dan hukum internasional.

Resolusi DK menetapkan BoP sebagai pemerintah sementara di Gaza, namun Charter BoP tidak menyebut Gaza maupun Palestina sebagai ruang lingkup mandatnya.

Baca juga: Proyek Dewan Perdamaian Gaza: Solusi Rekonstruksi atau Jebakan Diplomasi Trump?

Muhammadiyah juga menyoroti penetapan Donald Trump sebagai Ketua BoP sekaligus pemegang hak veto satu-satunya. Penetapan tersebut dinilai berpotensi mengubah lembaga itu menjadi entitas yang dikendalikan secara personal dan kurang akuntabel sebagai institusi multilateral.

Atas itu, Muhammadiyah menyodorkan sejumlah rekomendasi sebagai langkah strategis dan taktis agar keikutsertaan Indonesia di BoP tetap sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 dan prinsip "there is no peace without justice".

Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan PP Muhammadiyah melalui LHKI yaitu menyelaraskan Charter BoP dengan Resolusi DK PBB no. 2803 serta memastikan kemerdekaan Palestina, menghentikan pendudukan Israel, dan penghentian perampasan tanah Palestina oleh Israel.

PP Muhammadiyah juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengupayakan agar Palestina masuk sebagai anggota BoP.

"Selain itu, perlu didorong keterwakilan masyarakat Sipil Palestina. Apabila keanggota Palestina tetap ditolak, Indonesia perlu menyuarakan aspirasi rakyat Palestina secara konsisten di dalam BoP," tegas Muhammadiyah.

Sementara terkait iuran keanggotaan, Muhammadiyah menilai angka yang ditetapkan sebesar USD 1 miliar dapat membebani keuangan negara dan dikhawatirkan disalahgunakan, mengingat kekuasaan penuh hanya berada di tangan Ketua BoP.

Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk tidak tergesa dalam mengambil komitmen permanen tanpa jaminan transparasi penggunaan untuk rekonstruksi Gaza dan pelayanan mendasar publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, keagamaan, sanitasi, infrastruktur, dan keamanan umum.

Baca juga: Dewan Keamanan PBB Desak Bantuan Darurat ke Gaza, Situasi Semakin Memburuk!