Proyek Dewan Perdamaian Gaza: Solusi Rekonstruksi atau Jebakan Diplomasi Trump?

Oleh: Anwar Abbas

LANGIT7.ID-Gagasan Donald Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian Gaza belakangan ini mencuat sebagai wacana besar dalam upaya rekonstruksi wilayah yang hancur akibat konflik. Di atas kertas, inisiatif ini tampak mulia: menyusun kerangka kerja, mengoordinasikan pendanaan, dan menyiapkan Otoritas Palestina untuk kembali memimpin Gaza secara efektif. Namun, jika membedah rekam jejak dan realitas politik di baliknya, proyek ini justru menyimpan kontradiksi tajam yang berpotensi merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Rekonstruksi di Atas Ironi Keterlibatan AS

Sangat sulit untuk memisahkan peran Amerika Serikat dari kehancuran yang terjadi di Gaza. Sebagai pendukung utama Israel, AS secara historis berada di barisan terdepan dalam menyokong kekuatan militer yang meluluhlantakkan wilayah tersebut. Menjadi sebuah ironi besar ketika negara yang turut bertanggung jawab atas kehancuran sebuah wilayah, kini justru tampil sebagai inisiator pembangunan kembali dengan mengajak negara-negara lain untuk patungan pendanaan.

Muncul pertanyaan krusial: mengapa tanggung jawab penuh tidak diambil oleh mereka yang membiarkan kehancuran itu terjadi? Mengajak negara-negara Timur Tengah untuk mendanai Dewan Perdamaian ini terkesan seperti upaya pengalihan beban tanggung jawab moral dan finansial.

Trauma Diplomasi Masa Lalu

Skeptisisme terhadap niat Trump bukanlah tanpa alasan. Jika menengok ke belakang pada periode 2017-2021, kebijakan luar negeri Trump sangat condong pada kepentingan Israel yang secara sistematis memarginalkan hak-hak Palestina. Langkah-langkah provokatif seperti:

• Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
• Pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.

Kebijakan tersebut merupakan bukti nyata bahwa kedaulatan Palestina bukanlah prioritas dalam agenda diplomatiknya. Maka, sangat sulit untuk memercayai bahwa Dewan Perdamaian Gaza ini akan bermuara pada berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Antara Infrastruktur Megah dan Kedaulatan Rakyat

Dewan Perdamaian Gaza diprediksi hanya akan fokus pada pembangunan fisik semata. Namun, rakyat Gaza tidak hanya membutuhkan gedung-gedung indah atau jembatan megah di atas tanah yang masih terjajah. Kebutuhan fundamental mereka adalah kemerdekaan dan kedaulatan.

Dengan sikap Benjamin Netanyahu yang secara terbuka menolak solusi dua negara (two-state solution), Dewan Perdamaian ini dikhawatirkan hanya menjadi alat untuk memperlemah perlawanan rakyat Palestina. Pembangunan fisik tanpa pengakuan politik atas negara yang berdaulat hanyalah upaya untuk "membungkam" aspirasi kemerdekaan dengan kenyamanan material sementara.

Kesimpulan: Perdamaian yang Semu

Alih-alih menciptakan perdamaian abadi, Dewan Perdamaian Gaza justru berisiko memperpanjang status quo penjajahan. Selama Trump dan Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk tidak mengakui negara Palestina, maka dewan ini tidak lebih dari sekadar badan koordinasi proyek konstruksi yang hampa nilai politis. Perdamaian sejati tidak akan lahir dari semen dan beton, melainkan dari pengakuan penuh atas hak-hak bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. (Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, serta Wakil Ketua Umum MUI)